TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Laurens Bahang Dama, memberi jawaban singkat saat ditanya mengenai rencana pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya takut pemerintah ragu-ragu menaikkan harga BBM," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Juni 2013.

Laurens menuturkan, ia menyayangkan pemerintah yang tidak cepat mengambil keputusan dalam rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia pun mempertanyakan hal-hal yang masih ditakutkan pemerintah sehingga menjadi kendala dalam mengambil keputusan tersebut. "Apa sih yang ditakuti? Kalau masalah administrasi, masa sejak lama tidak selesai juga?" ucapnya.

Laurens mengungkapkan, jika pemerintah tidak segera mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, praktik penimbunan BBM akan makin marak. "Ini jadinya kan masyarakat dibuat "ngambang", kalau memang naik ya sudah, naik," katanya.

Laurens hanya berkomentar singkat saat ditanya mengenai beredarnya "broadcast message" melalui layanan Blackberry Messanger yang menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan pada Jumat, 21 Juni 2013. "Itu urusan pemerintah."

Berikut ini isi pesan yang beredar tersebut: “BBM Diputuskan dan Diumumkan Kenaikannya Pada Jumat, 22 Juni 2013”

Hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 mulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB telah dilakukan rapat koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Bahwa telah ditetapkan harga Premium Rp 6.500 per liter dan Solar Rp 5.500 per liter.

Untuk semua SPBU tanpa kecuali harus buka 24 jam pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013. Dilarang melayani jerigen karena akan diumumkan kenaikan harga oleh Menteri ESDM pada pukul 23.00 WIB, untuk kemudian diberlakukan harga baru pada hari Sabtu, 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB.

MARIA YUNIAR

Berita Terkait

Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik