Barang Sitaan KPK Dilelang Lagi

Minggu, 9 Juni 2013 18:40 WIB

Sebuah jam Rolex bernilai puluhan juta ini merupakan salah satu barang sitaan KPK yang akan di lelang oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada selsa (11/12) di Pendopo Kanwil VII DJKN, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan kembali akan melelang barang gratifikasi sitaan Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK). Barang sitaan tersebut berupa perhiasan dan logam mulia, peralatan elektronik, telepon selular merek BlackBerry, scarf merek Hermes, jam tangan merek Raymond Weil dan Tag Heuer, stick golf, bolpoint Montblanc, kain batik, serta aneka parcel yang totalnya berjumlah 45 buah.


“Lelang akan dilakukan Selasa besok pukul 10.00, di Pendopo Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta,” kata Direktur Hukum dan Humas DJKN, Tavianto Noegroho dalam keterangan pers akhir pekan lalu. Adapun dana hasil lelang akan dimasukkan dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Direktur Eksekutif Indonesian Budget Center (IBC), Arif Nur Alam berpendapat bahwa sebaiknya dana hasil pelelangan gratifikasi sitaan KPK digunakan sebagai tambahan pendanaan KPK. “Jadi jangan dimasukkan dalam pos penerimaan bukan pajak, tapi ke pendapatan lain-lain yang sah oleh Kementerian Keuangan, katanya saat dihubungi kemarin.


Selanjutnya, Arif mengusulkan, dana hasil lelangan tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk kemudian dialokasikan bagi pendanaan KPK. “Ini sebagai bentuk reward untuk KPK,” katanya.


Namun Arif mengingatkan bahwa sebaiknya lelang dilakukan secara terbuka dengan standar yang wajar. Sehingga, seluruh hasil pelelangan dapat terdeteksi oleh publik. “Harus ada mekanisme dan alokasi yang jelas, serta tercatat di KPK,” kata Arif.

Arif juga mengatakan bahwa harus ada mekanisme yang mengatur agar harga barang gratifikasi sitaan KPK tersebut nantinya tidak berbeda jauh dengan harga pasar. “Jangan seperti pelelangan lainnya, yang mekanisme penetapan harganya tidak jelas dan barang lelang dijual dengan harga yang rendah sekali,” ujar dia.


Advertising
Advertising

RIZKI PUSPITA SARI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya