TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah akan menyampaikan usulan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini.
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat Asfihani mengatakan RAPBN-P akan dibahas bersama badan anggaran, setelah adanya tanggapan dari fraksi-fraksi. "Kalau besok (hari ini) disampaikan, tahapan berikutnya adalah tanggapan dari masing-masing fraksi, baru dibahas bersama-sama (di Badan Anggaran)," katanya kepada Tempo, kemarin.
Selain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dalam rancangan anggaran juga akan dibahas tentang perubahan asumsi makro, pendapatan dan pengeluaran belanja. Pembahasan akan memakan waktu kurang dari satu bulan. (Baca: Harga BBM Naik, BBG Diharapkan Jadi Alternatif)
Pemerintah mengusulkan dana kompensasi sebesar Rp 29,6 triliun, bila harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Usulan itu sudah dibahas pula dalam rapat partai-partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan pekan lalu. "Semua sepakat ada kompensasi jangka pendek dan panjang untuk kepentingan rakyat," kata Wakil Ketua Koalisi Aburizal Bakrie di Jakarta, pekan lalu.
Namun sikap fraksi-fraksi terbelah menyikapi rencana pemerintah mengucurkan BLSM. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis kemarin menyatakan Golkar masih menunggu usulan resmi pemerintah. Alih-alih mengucurkan dana bantuan, dia mendesak pemerintah menambah porsi pembangunan infrastruktur karena dana bantuan rawan diselewengkan. (Baca: Ekonom Nilai Positif Skema Kompensasi BBM)
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI-Perjuangan Dolfie O.F Palit mengimbuhkan, pemerintah sebaiknya memberikan alat produksi dibandingkan uang tunai untuk masyarakat miskin. Adapun Sekretaris Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyarankan pemerintah mengalokasikan dana subsidi BBM untuk pendidikan.
Sikap itu berbeda dengan pernyataan Achsanul Qosasi, anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Demokrat. Dia menegaskan, bantuan dibutuhkan karena kenaikan harga BBM menyebabkan jumlah rakyat miskin bertambah. "Kami berusaha meyakinkan semua fraksi di parlemen bahwa BLSM sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Bantuan tunai, menurut anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Taufikurrahman Ruki, tidak efektif karena sulit diawasi. Dia menyarankan agar pemerintah membuat sistem yang lebih efektif. (Baca: KORAN TEMPO Edisi Senin 20 Mei 2013)
MARTHA THERTINA | MUHAMMAD MUHYIDDIN | LINDA TRIANITA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
POLITIK Terpopuler
Sefti Yakin Fathanah Bakal Tobat
Aiptu Sitorus Laporkan 3 Hal ke Kompolnas
Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus
