TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasentiantono mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan skema kompensasi yang disiapkan Pemerintah untuk kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya tidak masalah dengan angka-angka tersebut, yang paling penting bantuan tersebut benar- benar sampai pada sasaran. Apalagi terkandung di dalamnya Rp 6 triliun untuk infrastruktur dasar," kata Tony kepada Tempo, Ahad, 19 Mei 2013.
Dana penghematan dari kebijakan BBM bersubsidi diperkirakan sekitar Rp 47 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengungkapkan, Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 29,3 triliun dalam RAPBN Perubahan 2013 untuk dana kompensasi kenaikan harga BBM. Rinciannya, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 13 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp 7,4 triliun, infrastruktur dasar Rp 6 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan raskin sebesar Rp 3,2 triliun.
Jika anggaran ini disetujui DPR, maka dana penghematan yang tersisa yakni Rp 18 triliun. Tony berharap sisa Rp 18 triliun bisa dialokasikan untuk mendorong infrastruktur.
Ditanya soal efektifitas BLSM, Tony menilai bantuan langsung memang dibutuhkan masyarakat meski rawan jadi alat politik jelang Pemilu. "Perlu ada jaminan dari pemerintah agar pemberiannya bebas dari atribut politik. Harus netral dari pemerintah atau negara. Mungkin LSM dan perguruan tinggi bisa dilibatkan penyalurannya," katanya.
Tony berharap kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memperbaiki keadilan dan fiskal untuk jangka panjang.
MARTHA THERTINA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah
Berita terkait
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun
4 Januari 2024
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).
Baca SelengkapnyaBansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar
30 Agustus 2022
Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.
Baca SelengkapnyaSoal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK
29 Desember 2015
Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.
Baca SelengkapnyaIRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM
22 Agustus 2015
Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak
Baca SelengkapnyaDana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran
27 November 2014
Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.
Baca SelengkapnyaRp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan
24 November 2014
Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.
Baca SelengkapnyaKantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M
21 November 2014
Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.
Baca SelengkapnyaDeddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM
20 November 2014
Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM
19 November 2014
Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM
19 November 2014
Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.
Baca Selengkapnya