TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan perusahaan pelat merah di bidang karya siap menggarap mega proyek Jembatan Selat Sunda. "Kami siap, semua BUMN Karya siap garap itu (JSS)," kata Dahlan di kantor Presiden, Selasa, 7 Mei 2013.
Dahlan menyatakan BUMN Karya itu akan menjadi konsorsium untuk menggarap proyek JSS. Namun, dia mengaku belum ada pembicaraan dan penunjukan mengenai dilibatkannya BUMN. "Belum dibicarakan. Kami sudah mempersiapkan diri, tapi selama belum ada penunjukan kami pasrah," katanya.
Menteri Koordinator Hatta Rajasa tidak menjawab saat ditanya mengenai perkembangan proyek Jembatan Selat Sunda. Hatta yang kini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Keuangan, pernah sesumbar feasibility study (studi kelayakan) pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda akan segera dibuat pada tahun ini. Menurut Hatta, pemerintah berharap ground breaking bisa dilakukan pada akhir 2014.
Hatta memastikan pembangunan proyek jembatan dan pengembangan kawasan yang memakan biaya sampai Rp 200 triliun itu tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun dia menyatakan akan dorong BUMN dan swasta untuk menggarap proyek tersebut. Dia juga mempersilakan konsorsium untuk bekerja sama dengan siapapun.
Dilibatkannya Badan Usaha Milik Negara dalam pelaksanaan pembangunan JSS sebelumnya terlontar saat Kementerian Perekonomian menggelar rapat koordinasi pada 6 November 2012. Saat itu, Hatta menyatakan perusahaan pelat merah akan berbagi dengan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang merupakan milik pengusaha Tomi Winata.
Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berada di Berlin pada bulan lalu memastikan bahwa rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan dilanjutkan. Namun, dia meminta agar pembangunan juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur di kawasan Selat Sunda. "Kalau cuma membangun jembatannya tanpa membangun infrastruktur di sekitarnya tidak akan nyucuk, tak sepadan dengan modal yang dikeluarkan," ujar Presiden.
Sebelumnya, pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini sempat terkatung-katung. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menganggap Perpres 86 harus direvisi agar ada keterlibatan pemerintah dalam studi kelayakan dan desain dasar JSS. Pemerintah kemudian membentuk tim tujuh untuk melakukan mencari jalan keluar.
