TEMPO.CO, Bandung - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Wijaya, mengatakan mayoritas pengusaha memilih meliburkan pabriknya pada perayaan May Day, 1 Mei 2013. "Banyak perusahaan yang mengganti hari kerjanya, diganti ke hari Sabtu atau Minggu. Besok banyak yang libur," kata dia kepada Tempo, Selasa, 30 April 2013.

Dia menyetujui rencana pemerintah yang akan menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Deddy beralasan, kendati bukan hari libur, perusahaan relatif tidak efektif bekerja gara-gara pegawainya memilih merayakan Hari Buruh.

Kendati demikian, ada sejumlah perusahaan, terutama pabrik tekstil, yang memilih tetap bekerja gara-gara peralatannya tidak bisa distop. Jika dipaksa berhenti, kata Deddy, bakal merusak mesin dan proses perbaikannya bisa memakan waktu hingga setengah tahun.

Deddy meminta perusahaan yang memilih tidak meliburkan diri agar tidak dipaksa berhenti. Dia meminta buruh juga tidak melakukan sweeping bagi perusahaan yang tidak meliburkan pegawainya. "Kalau terjadi pemaksaan akan kami rekam, dan silakan berurusan dengan kepolisian," kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan pemerintah daerah, bekerja sama dengan aparat kepolisian dan tentara, membentuk posko May Day di seluruh kabupaten/kota. Salah satu tugasnya yaitu memantau perayaan Hari Buruh. "Lebih banyak upaya untuk menertibkan dengan koridor hukum dan aturan," kata dia kepada Tempo.

Hening membenarkan dugaan bahwa salah satu fungsi posko May Day itu bertujuan mencegah terjadinya sweeping pabrik oleh buruh. Lewat posko itu, kata dia, pihaknya juga meminga perusahaan, jika ada yang berniat mengirimkan utusan untuk ikut berunjuk rasa saat May Day agar diproses izinnya sesuai aturan perusahaan. "Resmi saja, jangan ada upaya pemaksaan," kata dia.

AHMAD FIKRI

Topik terhangat:
Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

Baca juga:
Edsus Sosialita Jakarta
Tim Polisi Pemburu Susno Dipimpin AKBP
Hindari Jaksa, Susno Dikabarkan Gonta-ganti SIM Card
Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat