Menteri Koordinator Ekonomi Hatta Rajasa. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah saat ini sudah merampungkan kajian beberapa opsi pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang akan disampaikan kepada Presiden. Namun, dia belum bisa memastikan opsi apa yang akan diambil pemerintah untuk menekan subsidi yang mencapai Rp 300 triliun tersebut.
"Prinsipnya harus mengurangi subsidi karena sudah jauh lebih besar dari anggaran untuk pengurangan kemiskinan. Kita kurangi agar fiscal space (bisa) untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Hatta seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis, 4 April 2013.
Hatta mengakui program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang sebelumnya dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari timpangnya perbandingan antara volume penghematan dengan laju pertumbuhan dan peningkatan volume kendaraan. "Seperti melarang kendaraan pertambangan, perkebunan, dan kendaraan dinas, harus kami akui tidak efektif," katanya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik berharap dalam bulan ini opsi kebijakan pengendalian BBM sudah bisa rampung dirumuskan dan segera diterapkan. "Jangan diburu-buru. Bukan kami tidak berani mengambil keputusan, tapi tidak boleh gegabah, harus cermat," katanya.
Jero mengungkapkan program penghematan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif karena program penghematan kalah cepat dengan peningkatan jumlah mobil. Dari Januari hingga Maret kuota BBM sudah melewati 6 persen. "Harus jujur, masyarakat sulit diajak berhemat," katanya.
