TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Pertamina (Persero) menjamin keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, kendati harga minyak mentah dunia melambung hingga mendekati US$ 50 per barel. Bahkan, Pertamina memastikan pasokan BBM selama pemilihan presiden hingga hari raya akan tetap terjaga. Dirut Pertamina, Widya Purnama, berjanji kesulitan cash flow yang belakangan dialami perseroan tidak akan mengganggu kegiatan impor minyak dari luar negeri. Ia mengaku telah membicarakan masalah ini dengan Departemen Keuangan agar pencairan dana subsidi BBM lancar. "Sampai hari ini kerja sama dengan Departemen Keuangan baik," ujarnya, di Jakarta, Senin (23/8). Pertamina juga menjamin kelancaran distribusi BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Widya berjanji akan memberantas upaya penyelundupan BBM ke luar negeri. Aparat atau karyawan Pertamina yang terlibat penyelewengan pendistribusian BBM bersubsidi untuk industri atau ke luar negeri, akan ditindak tegas. "Kalau tidak ada penyelundupan, angka konsumsi tidak akan besar seperti sekarang ini."Berdasarkan catatan Pertamina, rata-rata kebutuhan BBM nasional sebesar 172.415 KL per hari. Kebutuhan terbesar adalah solar 72 ribu KL per hari, premium 44 ribu KL per hari, dan minyak tanah atau kerosin 32 ribu KL per hari. Kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri sebanyak 75 persen atau 130 ribu KL per hari. Sisanya, sekitar 25 persen atau 40 ribu KL per hari atau 1,2 juta KL per bulan diimpor dari luar negeri.Ia menjelaskan, stok BBM nasional saat ini berada di level 21 hari. Stok akan terus dinaikkan hingga mencapai tingkat aman yaitu 23 hari. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan misalnya dengan mengoptimalkan pengoperasian kilang BBM dalam negeri, dan melakukan penjadwalan ulang rencana turn around. Saat ini kapasitas kilang dalam negeri sebesar 3.816.518 kilo liter (KL), akan ditingkatkan menjadi 3.975.318 KL bulan depan. Pertamina juga akan menambah kapasitas floating storage, secara insidentil, sebelum bongkar muat di instalasi atau depot BBM. Untuk mengurangi angka konsumsi BBM nasional, Widya menyarankan diversifikasi penggunaan bahan bakar minyak dengan bahan lain seperti gas dan batubara. Cadangan gas Indonesia sangat besar dan pemanfaatannya belum optimal. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
