TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) kembali memberikan kelonggaran kepada para pengutang kakap melunasi utangnya. Penyelesaian obligor bermasalah ini akan ditempuh dengan dua opsi, yakni diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau diselesaikan sesuai kebijakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terdahulu. Menurut Sekretaris KKSK, Lukita, opsi ini masih dalam pembahasan dan kemungkinan akan ditetapkan minggu depan dengan batas waktu pelunasannya. "Jadi mereka masih mungkin melunasi tetapi tidak mendapatkan surat keterangan lunas (SKL)," kata dia di sela seminar ekonomi di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (19/8).Setelah berakhirnya masa tugas BPPN, masih terdapat enam obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya. Mereka antara lain Atang Latief pemilik Bank Indonesia Raya dengan utang Rp 325,46 miliar, Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp 190,17 miliar), Baringin Panggabean dan Joseph Januardy (Bank Namura Internusa, Rp 158,93 miliar) serta Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa, Rp 1,1 triliun).Keenam obligor ini, lanjutnya, telah menyatakan kesediaannya melunasi utangnya. Namun mereka baru melunasi utangnya sebagian setelah BPPN bubar. Keenam pengutang ini, lanjutnya, masih mengembalikan utangnya di bawah 30 persen. Menurutnya dua opsi ini bisa menyelesaikan pengutang ini dari kasus perdata. Namun, Lukita mengaku tidak mengetahui berapa batas maksimal pengembaliannya.Lukita tidak menyebutkan konsekuensi kedua opsi jalur penyelesaian ini. Namun, tambahnya, obligor bisa menyerahkan aset-asetnya sesuai nilai utang yang dilaporkan oleh BPPN. Menurutnya, saat ini Tim Pemberesan sedang melengkapi arsip nilai aset yang sudah diserahkan di bawah biro hukum. Tim ini bertugas menyelesaikan kelengkapan dokumentasi setelah BPPN bubar.Menurutnya, Biro Hukum Tim Pemberesan mengalami kesulitan dalam menentukan nilai utang dan aset yang sudah diberikan. Lukita mengatakan masih ada pengakuan yang berbeda mengenai nilai utang dan aset yang diserahkan antara BPPN dan obligor. "Waktu di bank, bunga itu dikapitalisasi dan dialihkan ke BPPN sementara obligor mengatakan tidak termasuk," kata anggota Tim Pemberesan ini.Mengenai Tim Pemberesan sendiri, Lukita mengatakan kemungkinan diperjanjang tapi belum tahu batas waktunya. Menurutnya kemungkinan struktur tim ini masih dipertahankan seperti sekarang yang berada di bawah Menteri Keuangan dengan Koordinator Pelaksana mantan Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung.Menurutnya kelompok kerja dalam tim ini mengalami kendala dalam proses pelaksanaan audit aset BPPN yang diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA) oleh konsultan penilai. Selain itu, lanjutnya, kesulitan juga dialami bagian hukum yang menangani obligor itu. Ia mengharapkan akhir Agustus ini sudah ditunjuk konsultan penilai. Sementara, lanjutnya, kelompok kerja yang lain sudah berjalan semua seperti inventarisasi aset atau masalah kearsipan. Yandi MR - Tempo News Room