Pemerintah Tuban Dinilai Hambat Izin Eksplorasi

Rabu, 20 Februari 2013 20:04 WIB

Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat dari lapangan migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Surabaya - Langkah Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java untuk menggenjot produksi minyak dan gas bumi terkendala izin lokasi penggunaan lahan dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Field Admint Superintendent JOB PPEJ, Hananto Aji, menuturkan bahwa pihaknya telah melayangkan perihal izin kepada Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Tuban sejak satu tahun silam. Hingga kini, izin yang dimaksud belum juga turun. Ia berharap, awal bulan Maret 2013, izin segera turun. "Kami menunggu satu tahun lebih. Ini kan sangat menghambat," kata Hananto Aji kepada Tempo, Rabu 20 Februari 2013.

Ia menjelaskan, setelah izin lokasi turun, kontraktor segera menentukan titik koordinat sumur eksplorasinya. Nantinya, hanya satu sumur eksplorasi yang dibor, yaitu di luar Lapangan Mudi, namun masih dalam kawasan Blok Tuban, Jawa Timur. Izin lokasi ini mencakup lahan seluas 4,2 hektare di Desa Sambong, Kecamatan Merakurak. Warga sekitar, kata Aji, telah sepakat dengan rencana pengeboran eksplorasi. "Lapangan ini rencananya bernama Lapangan Sumber 1 Blok Tuban," ujarnya.

Hananto yakin, lapangan migas baru ini mampu mendulang migas bagi JOB PPEJ. Kini, produksi rata-rata minyak harian JOB PPEJ sebesar 34.800 barel oil per day yang dihasilkan dari Lapangan Sukowati Blok Cepu dan Lapangan Mudi Blok Tuban. Selain dua lapangan tersebut, JOB PPEJ juga menggarap Lapangan Lengowangi di Kabupaten Gresik. Sayangnya, Lapangan Lengowangi hanya menghasilkan minyak sebesar 50 barel per hari dan dinilai tidak ekonomis bagi perseroan.

DIANANTA P. SUMEDI

Berita terkait

Tekan Harga, BPH Migas Tak Masalah Tarif Iuran Gas Pipa Dihapus

18 Februari 2020

Tekan Harga, BPH Migas Tak Masalah Tarif Iuran Gas Pipa Dihapus

BPH Migas menyatakan siap bila tarif iuran gas pipa dihapus untuk menekan harga gas industri.

Baca Selengkapnya

Revisi Skema Gross Split, Arcandra Tahar Jelaskan Insentif Baru

8 September 2017

Revisi Skema Gross Split, Arcandra Tahar Jelaskan Insentif Baru

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mensosialisasikan regulasi baru tentang skema bagi hasil kotor (gross split) minyak dan gas bumi.

Baca Selengkapnya

Menteri Jonan Heran dengan Tarif Tol Pipa Gas

3 Mei 2017

Menteri Jonan Heran dengan Tarif Tol Pipa Gas

Menurut Jonan, distribusi gas seharusnya seperti jalan tol bagi kendaraan bermotor, yang tarifnya tetap setiap mobilnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Sinyal Hapus Pajak Migas

1 November 2016

Pemerintah Beri Sinyal Hapus Pajak Migas

Pemerintah membuka opsi untuk menghapuskan pajak kegiatan hulu minyak dan gas, guna menekan harga gas untuk industri.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Keberatan atas Pemangkasan Cost Recovery

20 Oktober 2016

SKK Migas Keberatan atas Pemangkasan Cost Recovery

Amien menyebutkan, jika cost recovery dipotong, itu sama saja dengan memotong investasi yang bisa berdampak buruk.

Baca Selengkapnya

Menteri Darmin: Sektor Migas Harus Jadi Industri Prioritas  

25 Mei 2016

Menteri Darmin: Sektor Migas Harus Jadi Industri Prioritas  

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan berupaya memberikan perhatian pada sektor migas.

Baca Selengkapnya

SKK Migas: Jatah Gas Pasar Domestik Tak Terserap

2 November 2015

SKK Migas: Jatah Gas Pasar Domestik Tak Terserap

SKK Migas menyatakan masih banyak alokasi gas untuk pasar domestik yang tidak terserap.

Baca Selengkapnya

Perumusan Perpres Tata Kelola Gas Masih Alot  

23 Oktober 2015

Perumusan Perpres Tata Kelola Gas Masih Alot  

Badan penyangga hanya bertugas mengumpulkan gas dari semua

lapangan untuk kebutuhan domestik.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Akan Potong Rantai Perizinan Investor Migas

30 September 2015

SKK Migas Akan Potong Rantai Perizinan Investor Migas

SKK Migas akan memangkas panjangnya rantai perizinan bagi KKKS atau investor Migas yang masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Petrolium Fund Sebaiknya Tidak Untuk BBM  

18 September 2015

Petrolium Fund Sebaiknya Tidak Untuk BBM  

Petrolium fund harus digunakan untuk kegiatan produktif.

Baca Selengkapnya