Menkeu: Dampak Kenaikan Harga Minyak Bisa Dikendalikan

Reporter

Editor

Rabu, 4 Agustus 2004 11:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Boediono mengatakan dampak kenaikan harga minyak secara netto terhadap kebijakan fiskal masih bisa dikendalikan. "Tapi ke depan harga minyak yang melonjak begini perlu direspon oleh pemerintah yang akan datang," katanya usai memberi sambutan dalam seminar Kebijakan Fiskal Menuju Keuangan Negara yang Mandiri, di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (4/8). Harga rata-rata minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penyesuaian ditetapkan sebesar US$ 34 per barel, seperti yang dilansir Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kami akan ikut saja, karena mereka yang lebih banyak tahu," kata Boediono. Harga minyak ini akan disampaikan saat pembahasan dengan DPR usai penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden 16 Agustus mendatang. Angka ini melonjak dari asumsi semula sebesar US$ 22 per barel akibat adanya lonjakan harga minyak mentah dunia. Akibat kenaikan harga minyak tersebut, subsidi yang akan dikucurkan oleh pemerintah juga akan meningkat. Namun, Boediono belum bisa menyampaikan besaran angkanya karena masih dalam perhitungan. Boediono juga meyakinkan, kenaikan harga minyak ini tidak akan diikuti oleh kenaikan harga minyak di tingkat konsumen. Pasalnya, pemerintah sudah mengamankan stok bahan bakar minyak yang akan dipasok ke masyarakat. "Kami akan upayakan stok minyak ke dalam negeri seperti yang sudah disepekati dengan DPR," katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

5 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

27 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

39 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

48 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

51 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

55 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

57 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya