TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Paskah Suzetta mendesak presiden segera menunjuk salah satu dari tiga calon Ketua Badan Pemerika Keuangan (BPK) yang telah diajukan DPR. "Kalau terkatung-katung hingga satu tahun, presiden bisa melanggar konstitusi," katanya di Jakarta, Selasa (27/7).Melalui voting awal Juni lalu, bekas Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution menduduki peringkat pertama sebagai calon terkuat menduduki Ketua BPK menggantikan Billy Judono. Posisi kedua ditempati bekas Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim. Sementara dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mustofadijaya menduduki peringkat ketiga.Ketiga calon itulah, kata Paskah, yang diajukan DPR ke presiden untuk dipilih. Namun, hingga kini presiden tak kunjung memilih tiga nama itu. Presiden lebih memilih segera mengeluarkan keputusan presiden yang melantik Miranda S. Goeltom, yang didukung penuh oleh Fraksi PDIP di DPR sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menggantikan Anwar. Padahal, proses pemilihannya lebih dulu Ketua dan Anggota BPK.Komisi Keuangan, kata Paskah, sudah mengirim surat pekan lalu ke presiden untuk segera memilih tiga nama itu atau menentukan sikap jika menolak. Hingga kini presiden belum membalas surat itu. Menurut Paskah, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34f memang disebutkan pemilihan calon Ketua BPK harus atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang kini belum terbentuk di parlemen.Namun, dalam pasal peralihan disebutkan, jika undang-undangnya belum ada, kata Paskah, peraturannya mengacu pada peraturan lama, yakni Undang-Undang Nomor 5/1972 yang menyebutkan Ketua BPK diajukan oleh DPR dan diangkat presiden. Billy Judono sendiri sudah berakhir masa jabatannya pada Oktober tahun silam. "DPR tidak bisa membiarkan kekosongan jabatan lembaga tinggi negara selama satu tahun," kata politikus dari Partai Golkar ini. Bagja Hidayat - Tempo News Room