TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, menilai sudah waktunya pemerintah dan otoritas perbankan membuat aturan main khusus bagi bank asing yang berbisnis di dalam negeri. Hal ini penting sebagai bentuk proteksi pemerintah terhadap bank lokal. Toh, negara-negara lain sudah lama menerapkan aturan-aturan semacam itu.
"Sudah seharusnya BI melakukan hal yang sama dalam kerangka asas resiprokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional," kata Sigit kepada Tempo, akhir tahun lalu. Terlebih, kata Sigit, jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Sigit mengingatkan, sampai saat ini, bank-bank dari negara-negara ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia, bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Namun, sebaliknya, bank-bank Indonesia sulit masuk ke pasar negara itu karena terhalang oleh ketentuan setempat. "Padahal, prinsip dalam pembentukan AEC salah satunya equitable economic development, yaitu kesetaraan dalam pengembangan ekonomi di masing-masing anggotanya," katanya.
Bank Indonesia sendiri ogah membuat regulasi yang membatasi kiprah bank asing di Tanah Air. Hal ini tampak dari sejumlah aturan yang sudah dan akan diterapkan BI ke depan. Semua aturan berlaku crossboarder alias berlaku sama, baik bagi bank lokal maupun bank asing.
Soal ini, Sigit menilainya wajar. "Keputusan Bank Indonesia ini diambil sebagai konsekuensi dari ditandatanganinya perjanjian WTO, di mana Indonesia harus membuka diri bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia," katanya.
Namun, Sigit menilai negara bisa memperjuangkan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi warga kelas dua yang mengabdi kepada investor-investor asing. Salah satunya dengan menurunkan porsi kepemilikan asing yang maksimal 99 persen menjadi maksimal 49 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1999.
Jika ini tidak mungkin, kata Sigit, ada alternatif lain. "Perlu dibuat peraturan baru yang mewajibkan bank-bank yang mayoritas sahamnya dimiliki asing untuk menanamkan sebagian keuntungannya dalam bentuk investasi di dalam negeri," katanya.
Sigit memproyeksi, investasi asing di bisnis perbankan akan semakin besar, mengingat besarnya potensi di dalam negeri. Dominasi kepemilikan asing ini diyakininya akan membesar setelah penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
MARTHA THERTINA
Berita terkait
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri
27 November 2023
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaLPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai
28 Februari 2023
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi
11 Januari 2023
OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.
Baca SelengkapnyaOJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?
9 Desember 2022
OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah
Baca SelengkapnyaPuluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan
13 September 2022
Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?
Baca SelengkapnyaDowngrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan
6 September 2022
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.
Baca SelengkapnyaSebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi
14 Februari 2022
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital
Baca SelengkapnyaPemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan
18 Juli 2017
Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway
7 Juli 2017
Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha
7 Juni 2017
Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.
Baca Selengkapnya