TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Gula Indonesia tengah menyiapkan instrumen untuk melengkapi izin importir gula kristal putih. "Akan ada semacam peraturan tambahan supaya Importir Terdaftar tidak bekerjasama dengan pihak yang tidak memiliki uang," kata Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil kepada Tempo News Room, di Jakarta, Senin (12/7).Menurut Arum, SK Menperindag Nomor 643 yang memberi izin kepada lima Importir Terdaftar, memang tidak pernah mengatur proses kerjasama importir dengan pihak lain. "Jadi tidak bisa disebut salah atau tidak proses kerjasama itu. Karena tidak pernah diatur," katanya.Diharapkan dengan pengaturan lebih lanjut itu, jelas Arum, institusi yang tidak memiliki dana untuk mengimpor atau membantu dana talangan petani tebu tidak bekerjasama dengan importir. "Jadi, institusi seperti Inkud (Induk Koperasi Unit Desa) tidak bisa bekerjasama lagi. Wong dia tidak punya duit dan tidak punya pengalaman," katanya perihal Inkud yang menurutnya tidak memiliki jaringan sama sekali untuk memasarkan gula tersebut.Pengaturan soal izin impor ini, menurut Arum, lebih ke arah kriteria yang jelas soal siapa yang boleh diajak kerjasama oleh Importir Terdaftar. Ada lima importir, yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Mereka, seperti yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu, biasanya menggandeng investor untuk membiayai realisasi izin impor yang diperoleh dari pemerintah melalui Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag.Inkud sendiri, jelas Arum, selain bekerjasama dengan PTPN X --yang akhirnya menjadi kasus gula tak bertuan sekitar 56 ribu ton yang terakhir berkembang menjadi lebih dari 70 ribu ton--, juga bekerjasama dengan PTPN IX. "Tapi PTPN IX mengawasi kerjasama secara ketat, jadi tidak terjadi kemungkinan penyelundupan seperti kasus dengan PTPN X ini," katanya soal kerjasama Inkud dengan PTPN IX. Inipun sebenarnya menurut Arum aneh, karena lagi-lagi Inkud tidak punya dana sendiri. "Jadi yang mendanai kerjasama dengan PTPN IX akhirnya Konsorsium lagi," jelasnya.Belum adanya pengaturan ini, juga memungkinkan Importir Terdaftar menjadi investor bagi Importir lain. "Seperti PPI yang membiayai 10 persen dalam realisasi impor PTPN XI," kata Arum. Padahal sejatinya, menurut pengaturan Deperindag, PPI menjadi buffer stock bagi daerah di luar Pulau Jawa.Meski belum bisa menyebutkan kriteria lainnya, Arum menyatakan hal terpenting dalam kerjasama ini, pihak yang digandeng harus memiliki modal. "Apalagi Importir diberi kewajiban oleh pemerintah untuk menangung dana talangan petani RP 3.410 per kilogramnya," katanya. Semakin panjang jalur kerjasama, terutama bagi PTPN yang tidak memiliki dana sendiri, pada akhirnya menurut Arum, akan merugikan PTPN. "Keuntungan yang diperoleh semakin sedikit," katanya.Anastasya Andriarti - Tempo News Room
Berita terkait
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo
5 hari lalu
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Baca SelengkapnyaBerkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?
6 hari lalu
Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?
Baca Selengkapnya233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?
9 hari lalu
PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?
Baca SelengkapnyaKemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga
12 hari lalu
Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.
Baca SelengkapnyaHarga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling
15 hari lalu
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal tingginya harga gula saat ini.
Baca SelengkapnyaKini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin
23 hari lalu
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.
Baca SelengkapnyaIntip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024
10 Maret 2024
Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.
Baca SelengkapnyaSetelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024
9 Maret 2024
Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?
Baca SelengkapnyaTMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024
21 Februari 2024
TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.
Baca SelengkapnyaCara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin
17 Januari 2024
Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.
Baca Selengkapnya
