TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog mengusulkan agar pemerintah memberikan fee sebesar 7 persen atas pengeluaran rill Bulog per tahun."Selama ini Bulog kan ditugasi dan ternyata tidak diberikan fee. Padahal, Bulog harus memberikan fee. Ini yang sedang kami perjuangkan supaya tidak defisit," kata Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso seusai menghadiri acara yang diselenggarakan Komite Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin 10 Desember 2012.

Sutarto memberikan argumen bahwa perihal defisit itu sudah tercantum dalam undan-undang. "Menurut undang-undang, pemerintah boleh menugasi BUMN tetapi tidak boleh rugi. Ini sudah otomatis sebenarnya."

Adapun mekanismenya, ia mencontohkan semisal Bulog mengeluarkan biaya membeli beras dalam negeri Rp 22 triliun."Dari situ bagian persennya. Kalau tidak disubsidi dan diberikan keutungan atau bahkan ditekan-tekan maka kita akan defisit."

Seperti diketahui, sampai saat ini Bulog masih mencatatkan defisit sebesar 1,2 triliun. Defisit ini menurut dia disebabkan oleh penugasan pemerintah."Pemerintah menugaskan Bulog di mana saat itu katakanlah harganya Rp 5.000, namun pemerintah membayarnya Rp 4.600, sehingga ada selisih," katanya.

Selama ini menurut dia, Bulog perlahan-lahan mulai membayar akumulasi defisitnya lewat laba perusahaan."Tahun 2009 defisit 2,9 triliun, tahun 2010 berkurang jadi 1,7 triliun dan 2011 menjadi 1,2 triliun," katanya.

ANANDA PUTRI