Pemerintah Didesak Segera Tambah Stok BBM Subsidi

Senin, 3 Desember 2012 21:48 WIB

Menteri ESDM Jero Wacik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat RI mendesak pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota BBM bersubsidi. "Kami sudah menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kilo liter. Tinggal pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota tersebut saat ini juga, tanpa jeda," kata Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI Effendi di komplek Parlemen, Senayan, Senin, 3 Desember 2012.

Menurut Efendi, tambahan kuota itu harus segera direalisasikan demi mencegah kekosongan pasokan BBM bersubsidi di masyarakat. Dengan demikian, ketersedian pasokan BBM bersubsidi dapat tetap terjamin dan tidak terjadi kekosongan stok.

Senada dengan Effendi, Ketua Komisi Energi DPR RI, Sutan Bhatoegana juga meminta hal yang sama. "Setelah diputuskan persetujuannya, maka pemerintah harus mencari mekanisme untuk mengadakan tambahan kuota BBM bersubsidi ini," kata Sutan saat ditemui pada saat yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari cara untuk menambah pasokan BBM bersubsidi. Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan secara resmi mekanisme pengadaan tambahan kuota BBM bersubsidi tersebut.

"Hal terpenting saat ini adalah memastikan bahwa penambahan kuota ini disetujui oleh dewan. Masalah dari mana dana untuk menambah kuota, biar dicari caranya oleh Menteri Keuangan," kata Jero.

Jero mengaku belum mendapat kepastian apakah dana penambahan kuota akan ditalangi PT Pertamina terlebih dahulu atau didapat dari dana talangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.

Sebelumnya, Komisi Energi meloloskan permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi. DPR menyetujui untuk menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,23 juta kilo liter hingga akhir tahun 2012.

Jero beralasan, penambahan kuota itu mendesak dan perlu segera disetujui karena pasokan BBM bersubsidi yang terus menipis. Dari catatan yang ia miliki, pasokan premium akan habis pada 11 Desember mendatang. Sedangkan pasokan solar akan habis pada 23 Desember.

RAFIKA AULIA

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya