TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengupahan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hasanudin Rachman, menilai kenaikan upah minimum di tingkat provinsi atau kabupaten berkaitan erat dengan kepentingan meraih kemenangan pada pemilihan kepala daerah.
"Seperti ada kaitan dengan pilkada. Para kandidat memberi harapan besar. Kalau saya naik, upah akan naik," kata Hasanudin dalam diskusi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tentang ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu, 28 November 2012.
Menurut dia, tahun depan ada sekitar 60 pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Dari pengalaman kampanye sebelumnya, para kandidat menjanjikan kenaikan upah setinggi mungkin. "Ini yang bahaya. Padahal, kenaikan upah ada mekanismenya," katanya.
Hasanudin menambahkan Gubernur DKI Jakarta yang terpilih, Joko Widodo, juga sudah terjerumus menjanjikan kenaikan upah yang berujung pada kerugian pelaku industri. Apindo menilai hal ini terjadi sejak penetapan upah minimum tak lagi ditangani oleh menteri, tetapi oleh kepala daerah.
Ia menyayangkan keputusan pejabat daerah yang menetapkan upah minimum secara sepihak tanpa mendengarkan suara kalangan industri. Penetapan upah minimum yang mencapai rata-rata 30-60 persen mengancam kelangsungan usaha industri padat karya, seperti sepatu, garmen, dan furniture, serta industri kecil dan menengah di bidang kosmetik dan retail.
“Pemerintah lemah dalam pengendalian masalah perburuhan,” katanya.
Kalangan usaha mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan menindak tegas pelaku tindak anarkis yang mengganggu operasional perusahaan. "Kami juga meminta pemerintah memberikan penangguhan pelaksanaan kenaikan UMK, alih daya pada perusahaan padat karya, serta membebaskan UKM dari kenaikan UMK," katanya.
Ia menambahkan, pada masa mendatang, Kadin dan Apindo berharap pemerintah menetapkan UMK dengan lebih adil, yakni mencakup aspek kehidupab hidup layak serta mengakomodasi kebutuhan industri.
