Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto (kiri). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti istilah "dibintangi" dalam pencairan anggaran. Di depan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua DPD RI Irman Gusman, Yudhoyono meminta parlemen untuk tidak memberikan bintang ketika satu mata anggaran sudah disetujui.
"Ketika sudah siap semuanya jangan dibintangi," kata Yudhoyono dalam keterangan pers di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Selasa, 30 Oktober 2012.
Namun, di masa depan, setiap kementerian dan lembaga harus benar-benar siap untuk mengalirkan anggaran. Jadi Kementerian Keuangan tidak perlu membintangi. "Dengan demikian akan mengalir dan sampai kepada sasaran yang hendak kita capai," kata dia.
Namun, Yudhoyono memperbolehkan adanya perubahan serta modifikasi dalam pencairan anggaran, misalnya pembulatan. "Itu lazim terjadi. Sepanjang untuk kepentingan bersama, untuk menghadirkan APBN yang benar-benar tepat," kata dia.
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
