TEMPO.CO , Jakarta:Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, menyatakan tiga perusahaan BUMN paling rawan menjadi sapi perah. Alasannya jumlah dana yang dikelola perusahaan tadi paling besar. "Pertamina, PLN, dan Asuransi. Tiga perusahaan itu paling rawan," kata Said saat dihubungi, Ahad, 28 Oktober 2012.
Di Pertamina, beberapa titik rawan yang bisa jadi mainan para pemeras BUMN adalah masalah jual/beli minyak, transportasi, service/perbaikan, sludge kilang, dan kerjasama. "Pertamina mengelola uang Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per hari, sangat besar," katanya.
Sementara itu, beberapa titik rawan di PLN terjadi di sektor pengadaan pembangkit, pembelian BBM/batubara/gas, kontrak dengan swasta, dan pemeliharaan. Menurut Said, jumlah dana yang dikelola perseroan listrik itu mencapai Rp 1 triliun per hari.
Adapun untuk asuransi, Said melihat ada titik rawan berada di jasa keuangan/asuransi terkait penempatan dana dan reasuransi. "Maslaah premi-preminya paling rawan, selain itu ada biaya broker 30 persen, biasanya tempat mainnya di sana," katanya.
Selain itu, Said melihat adanya kerawanan proses belanja anggaran dan pengadaan barang jasa di BUMN. Menurut dia, dua sektor ini menjadi titik rawan kongkalikong. "Kemungkinan besar bermainnya di sini," katanya.
Terkait dengan adanya kongkalikong BUMN dengan DPR untuk memperlancar pencairan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN yang bermasalah, Said menilai hal itu sangat sulit dilakukan. Menurut dia, pembahasan PMN sangat panjang karena harus melalui mekanisme di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Pembahasan PMN cukup rumit, harus dilandasi kajian BUMN tersebut harus disehatkan. Jadi tidak mungkin terjadi. Kalau pun terjadi, kemungkinan menunggu di belanja BUMN," katanya.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Menteri, Said kerap mendapatkan informasi tentang adanya permintaan 'jatah' dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dia selalu menolak permintaan tersebut. "Tawaran selalu ada, tapi saya selalu jawab sambil bercanda, apakah siap masuk penjara?" katanya.
Menurut Said, pernyataan Dahlan Iskan terkait larangan pemberian 'upeti' kepada DPR, merupakan upaya untuk melindungi BUMN dari intervensi dari pihak manapun. "Sebenarnya intervensi yang paling kuat bukan dari DPR, tapi dari sekitar kekuasaan untuk menempatkan orangnya di Direksi Komisaris," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita Terpopuler
Pemerintah Segera Sahkan Insentif Mobil ''Hijau
Krisis Global, Laba Ericsson Turun 43 Persen
Dow Jones Naik Tipis 3 Poin
Tombol Start pada Windows 8 Menghilang
Industri Pangan Daerah Terancam Malaysia
