TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 dengan jumlah total belanja negara sebesar Rp 1.683 triliun. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang berlangsung hari ini, Selasa, 23 Oktober 2012 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2012.
"Setelah mendengar pandangan Ketua Badan Anggaran, pendapat fraksi, dan pandangan pemerintah, apakah bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Anis Matta, yang menjadi pemimpin sidang paripurna.
Asumsi dasar dalam RUU APBN 2013 yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, inflasi 4,9 persen, nulai tukar rupiah Rp 9.300 per US$, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar 5 persen, dan harga minyak/ICP US$ 100 per barel.
Sedangkan lifting minyak disepakati 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari, dan lifting minyak dan gas bumi 2.260 ribu barel per hari.
Sedangkan belanja negara yang disepakati sebesar Rp 1.683 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp 241,1 triliun, belanja barang Rp 167 triliun, belanja modal Rp 216,1 triliun, dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 113,2 triliun.
Sedangkan untuk subsidi, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp 317,2 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 42,5 triliun. Untuk subsidi energi (subsidi bahan bakar minyak, LPG tabung 3 kilogram, dan Liquefied Gas for Vehicle), dialokasikan dana sebesar Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46,01 juta kiloliter.
"Untuk subsidi listrik, dialokasikan dana sebesar Rp 80,9 triliun, termasuk pembayaran kekurangan subsidi 2011 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 2 triliun."
ANGGA SUKMA WIJAYA
BErita lain:
Dahlan Beri Waktu 3 Bulan Bagi BUMN yang Rugi
Dahlan: BUMN ''Hanya'' Korupsi Rp 166 Juta
Menkeu: Proyek Jembatan Selat Sunda Belum Jelas
Penghasilan Tidak Kena Pajak Berlaku 2013
Dahlan: Kunci Pintu Toilet pun Dikorupsi
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
2 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Baca SelengkapnyaIngin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah
12 Juli 2020
Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN
18 November 2019
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019
23 Agustus 2019
Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
Baca SelengkapnyaPendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi
29 Juli 2018
Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi
Baca Selengkapnya