TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp 110 miliar untuk pilot project sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System (ITS). Proyek percontohan tersebut akan dilaksanakan di 22 kota di Indonesia.

"Pemerintah menyediakan dana Rp 5 miliar untuk satu kota," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, di Jakarta International Expo (JIE), Kemayoran, Kamis, 27 September 2012. Kebutuhan dana selebihnya akan dipenuhi pemerintah provinsi setempat dan swasta.

Bambang menjelaskan, ITS merupakan aplikasi teknologi yang mencakup komponen elektronik, komputerisasi, serta telekomunikasi. Sistem tersebut bertujuan memberikan informasi mengenai sarana dan prasarana transportasi di kota setempat. Informasi yang disediakan antara lain mengenai kondisi arus lalu lintas serta ketersediaan lahan parkir di suatu tempat.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan penelitian untuk melihat penghematan dengan diterapkannya ITS. Hasilnya, para pengguna jalan dapat menghemat biaya perjalanan hingga 33 persen. Penghematan tersebut mencakup efisiensi perjalanan, waktu dan bahan bakar minyak (BBM).

Dengan adanya ITS, para pengguna bisa memilih jalur alternatif jika di suatu ruas jalan terjadi kemacetan. Ia mengatakan, nantinya informasi real time yang disediakan oleh ITS dapat diakses masyarakat dengan gratis, baik melalui internet maupun ponsel cerdas.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, secara umum ada lima fitur dalam ITS. Kelima fitur itu adalah advanced navigation system, 'advanced traffic management system, incident management system, electronic toll collection, dan advanced system for safe driving.

Pada Juni silam, Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang, Naoyoshi Sato, mengatakan Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama untuk mengatasi kemacetan melalui ITS. Saat itu Sato menuturkan intelligent transport system telah diimplementasikan di Jepang dan memberikan manfaat.

Adapun Menteri Perhubungan, Evert Erenst Mangindaan, menyatakan akan ada konsep bersama di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Namun, untuk kebutuhan teknologi, Indonesia harus bekerja sama dengan Jepang.

Dia menambahkan, masih harus ada nota kesepahaman yang ditandatangani untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Sistem ini diharapkan dapat diimplementasikan secepatnya.

Sistem tersebut menggunakan pendekatan lalu lintas melalui suatu alat pengaturan. Pasalnya, pembangunan jalan saat ini yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor dan menimbulkan kemacetan di banyak titik di Jakarta harus diantisipasi.

MARIA YUNIAR