TEMPO.CO, Surabaya - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur mendesak pemerintah menghentikan praktek ilegal impor garam yang saat ini masih dilakukan beberapa importir. Impor garam dinilai menghancurkan harga garam rakyat.
Ketua HMPG Jawa Timur, Hasan, ketika menggelar pertemuan pers di Surabaya, Senin, 10 September 2012, mengatakan luas lahan garam nasional pada 2012 mencapai 29.704,27 hektare dengan produksi 2.974.027 ton (100-120 ton per hektare), sementara kebutuhan nasional per tahun hanya 1,8 juta ton. "Produksi kita masih melimpah, tapi keran impor yang dibuka sejak 2010 ternyata tak serius dihentikan pemerintah," katanya.
Menurut Hasan, impor garam awalnya akibat anomali cuaca pada 2010 silam. Melihat cuaca yang mulai stabil, beberapa kali pemerintah menegaskan untuk menghentikan impor garam. Bahkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPK/Kep/5/2004, dinyatakan impor garam dilarang selama satu bulan sebelum panen raya hingga dua bulan setelah panen raya. Faktanya, selama Juni hingga saat ini, yang merupakan saat panen raya, garam impor masih saja masuk ke Indonesia.
Akibatnya, harga garam rakyat jatuh di bawah hpp (harga pokok penjualan) yang dipatok, yaitu Rp 750 per kilogram kualitas satu (KW1) dan Rp 550 per kilogram kualitas dua (KW2). "Garam rakyat jatuh menjadi Rp 350 per kilogram untuk KW1 dan Rp 300 per kilogram untuk KW2," ujar Hasan.
Selain itu, hingga saat ini, penyerapan garam rakyat untuk kebutuhan industri juga tak sampai 10 persen. Padahal hasil panen petani di Jawa Timur saat ini telah mencapai 400 ribu ton. Khusus Jawa Timur, kebutuhan konsumsi per tahun hanya 220 ribu ton.
Jawa Timur merupakan penyumbang 60 persen stok garam nasional dengan jumlah petani 35 ribu orang. Produksi garam terbanyak berasal dari Kabupaten Sampang dengan total lahan mencapai 4.200 hektare, Kabupaten Sumenep 2.200 hektare, Surabaya 1.400 hektare, Pamekasan 1.200 hektare, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, dan Lamongan masing-masing 300 hektare. "Khusus Lamongan, saat ini dibuka lahan baru seluas 3.000 hektare," ucap Hasan.
Taufiq Hidayatullah, petani garam dari Sampang yang juga hadir dalam pertemuan pers, mengatakan rendahnya harga garam menjadikan petani saat ini terus merugi. Sebab, untuk 1 hektare lahan dengan produksi 100 ton dan harga Rp 300 per kilogram, petani hanya mendapatkan uang Rp 30 juta. "Padahal ongkos produksi sekitar Rp 25 juta, kami hanya untung Rp 5 juta, ongkos tenaga kerja belum kami hitung," tuturnya. Untuk persiapan tanam hingga panen, petani memerlukan waktu sekitar enam bulan.
Ketika dimintai konfirmasi, Kepala Bagian Industri dan Perdagangan Biro Administrasi Perekonomian Jawa Timur, Acmad Basuki, mengakui hancurnya harga garam rakyat akibat permainan harga dari importir garam. "Pak Gubernur sudah perintahkan kami untuk mengawasi 12 importir garam di Jawa Timur," katanya.
Meski pengawasan telah diperketat, garam impor ternyata sulit dibendung jika masuk melalui perdagangan antarprovinsi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat segera menghentikan impor garam. "Harusnya di seluruh pelabuhan distop, jangan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain masih buka," ujarnya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
Berita lain:
Ditemukan Gambar Yesus di Buku Panduan Haji
Alasan Munir Pilih Garuda Indonesia
Munir dan Mobil Toyota Mark Putih Kesayangannya
God Bless Manggung untuk Jokowi
Golkar Diminta Tidak Tersandera Bisnis Bakrie
Artis Gaek Dukung Jokowi
Aburizal Bakri Diminta Hati-hati
Berita terkait
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
11 jam lalu
Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.
Baca SelengkapnyaAturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
13 jam lalu
Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
14 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor
15 jam lalu
Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
18 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaIstri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi
18 jam lalu
Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik
20 jam lalu
Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
23 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
1 hari lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDaftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan
1 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.
Baca Selengkapnya