Petani Garam: Stop Impor Garam Ilegal

Reporter

Senin, 10 September 2012 16:07 WIB

Dua bocah mengumpulkan sisa-sisa garam yang baru saja di panennya di komplek penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (29/4). ANTARA/Fiqman Sunandar

TEMPO.CO, Surabaya - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur mendesak pemerintah menghentikan praktek ilegal impor garam yang saat ini masih dilakukan beberapa importir. Impor garam dinilai menghancurkan harga garam rakyat.

Ketua HMPG Jawa Timur, Hasan, ketika menggelar pertemuan pers di Surabaya, Senin, 10 September 2012, mengatakan luas lahan garam nasional pada 2012 mencapai 29.704,27 hektare dengan produksi 2.974.027 ton (100-120 ton per hektare), sementara kebutuhan nasional per tahun hanya 1,8 juta ton. "Produksi kita masih melimpah, tapi keran impor yang dibuka sejak 2010 ternyata tak serius dihentikan pemerintah," katanya.

Menurut Hasan, impor garam awalnya akibat anomali cuaca pada 2010 silam. Melihat cuaca yang mulai stabil, beberapa kali pemerintah menegaskan untuk menghentikan impor garam. Bahkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPK/Kep/5/2004, dinyatakan impor garam dilarang selama satu bulan sebelum panen raya hingga dua bulan setelah panen raya. Faktanya, selama Juni hingga saat ini, yang merupakan saat panen raya, garam impor masih saja masuk ke Indonesia.

Akibatnya, harga garam rakyat jatuh di bawah hpp (harga pokok penjualan) yang dipatok, yaitu Rp 750 per kilogram kualitas satu (KW1) dan Rp 550 per kilogram kualitas dua (KW2). "Garam rakyat jatuh menjadi Rp 350 per kilogram untuk KW1 dan Rp 300 per kilogram untuk KW2," ujar Hasan.

Selain itu, hingga saat ini, penyerapan garam rakyat untuk kebutuhan industri juga tak sampai 10 persen. Padahal hasil panen petani di Jawa Timur saat ini telah mencapai 400 ribu ton. Khusus Jawa Timur, kebutuhan konsumsi per tahun hanya 220 ribu ton.

Jawa Timur merupakan penyumbang 60 persen stok garam nasional dengan jumlah petani 35 ribu orang. Produksi garam terbanyak berasal dari Kabupaten Sampang dengan total lahan mencapai 4.200 hektare, Kabupaten Sumenep 2.200 hektare, Surabaya 1.400 hektare, Pamekasan 1.200 hektare, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, dan Lamongan masing-masing 300 hektare. "Khusus Lamongan, saat ini dibuka lahan baru seluas 3.000 hektare," ucap Hasan.

Taufiq Hidayatullah, petani garam dari Sampang yang juga hadir dalam pertemuan pers, mengatakan rendahnya harga garam menjadikan petani saat ini terus merugi. Sebab, untuk 1 hektare lahan dengan produksi 100 ton dan harga Rp 300 per kilogram, petani hanya mendapatkan uang Rp 30 juta. "Padahal ongkos produksi sekitar Rp 25 juta, kami hanya untung Rp 5 juta, ongkos tenaga kerja belum kami hitung," tuturnya. Untuk persiapan tanam hingga panen, petani memerlukan waktu sekitar enam bulan.

Ketika dimintai konfirmasi, Kepala Bagian Industri dan Perdagangan Biro Administrasi Perekonomian Jawa Timur, Acmad Basuki, mengakui hancurnya harga garam rakyat akibat permainan harga dari importir garam. "Pak Gubernur sudah perintahkan kami untuk mengawasi 12 importir garam di Jawa Timur," katanya.

Meski pengawasan telah diperketat, garam impor ternyata sulit dibendung jika masuk melalui perdagangan antarprovinsi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat segera menghentikan impor garam. "Harusnya di seluruh pelabuhan distop, jangan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain masih buka," ujarnya.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Berita lain:

Ditemukan Gambar Yesus di Buku Panduan Haji

Alasan Munir Pilih Garuda Indonesia

Munir dan Mobil Toyota Mark Putih Kesayangannya

God Bless Manggung untuk Jokowi

Golkar Diminta Tidak Tersandera Bisnis Bakrie

Artis Gaek Dukung Jokowi

Aburizal Bakri Diminta Hati-hati

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

13 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

14 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

18 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

18 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

20 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

23 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

1 hari lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

1 hari lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya