Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku dirayu oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk untuk meneruskan proyek intensifikasi lahan perkebunan di sana.
"Saya sebenarnya percaya dengan Gubernur, tetapi kenyataannya bupati-bupatinya yang tidak bisa menyediakan lahan," ujarnya ketika ditemui seusai rapat pimpinan di kantor Perusahaan Gas Negara, Jakarta, pada Selasa, 4 September 2012.
Ia meminta agar Gubernur memberikan komitmen serius jika memang ingin BUMN tetap membuka lahan di Kalimantan Timur. Menurut Dahlan, Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bersedia menyediakan lahan seluas 100 ribu hektare.
Namun kenyataannya, ketika tim kementerian datang langsung ke lokasi, lahan yang tersedia hanya 10 ribu hektare. "Malah awalnya kami dijanjikan 300 ribu hektare," ujarnya.
Dahlan juga keberatan dengan izin yang dinilai bermasalah. Karena terdapat beberapa izin yang sudah diurus oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, tetapi pada kenyataannya malah diberikan kepada pihak lain.
Akibat berbagai permasalahan tersebut, Kementerian pun membatalkan proyek intensifikasi tersebut. Bahkan pekan lalu, Dahlan mengungkapkan kekesalannya karena merasa ditipu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur. "Tanah yang dijanjikan itu omong kosong," katanya pada waktu itu.
Mengenai kemungkinan Kementerian untuk mencari lahan di lokasi lain, mantan bos Jawa Pos itu belum mau berkomentar. "Nanti malah kayak gitu lagi (bermasalah)," ujarnya singkat.
Proyek intensifikasi dilakukan untuk mendukung gerakan produksi pangan dengan sistem korporasi (GPPK) yang digagas kementerian, mulai direalisasikan pada 2012. “Program ini membuka lahan di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi,” ungkapnya.
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan
27 Februari 2024
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.
