TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh sekitar 16 persen. "Kami perkirakan rata-rata 16 persen," kata Agus seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 9 Agustus 2012.
Menurut Menteri Agus, pertumbuhan itu akan terdongkrak oleh penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) akibat tingginya konsumsi masyarakat. Meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut disebabkan setelah penerapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang menjadi Rp 24 juta per tahun.
"Memang kemungkinan dari sisi penerimaan pajak ada penurunan Rp 12 triliun setahun (pasca-PTKP). Tapi, dari pajak transaksi yang nantinya menjadi pajak penerimaan dan lainnya, bisa dikompensasi," katanya. Ia juga menyatakan bahwa aturan PTKP tidak dapat berlaku efektif hingga akhir tahun 2012.
Pemerintah sebelumnya menetapkan untuk menaikkan batas PTKP bagi pekerja dari Rp 15,8 juta per tahun menjadi Rp 24 juta per tahun. Pemerintah beralasan, kebijakan itu untuk meringankan beban pekerja, khususnya yang memiliki gaji tidak terlalu besar.
Pada 2012, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 885 triliun. Penerimaan pajak itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh) Rp 513,7 triliun dan pajak pertambahan nilai Rp 336,1 triliun.
Sementara pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan 16 persen yang ditargetkan pemerintah masih memungkinkan, meskipun penerimaan PTKP menjadi turun. "Hanya apakah memang benar realisasinya nanti seperti itu," katanya.
Menurut Yudhi, kebijakan pemerintah menaikkan batas PTKP sendiri karena melihat masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi. "Jadi memang untuk menambah income mereka dengan meningkatkan batas PTKP," katanya.
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
7 hari lalu
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.
