TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menanda-tangani nota kesepakatan tentang pinjaman darurat untuk bank yang likuiditas keuangannya terancam ambruk. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Menteri Keuangan Boediono dan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, di gedung BI, Jakarta, Rabu (17/3).Pinjaman darurat ditujukan untuk menolong keuangan bank yang terancam collapse dan akan berpengaruh secara nasional. Sumber dana pinjaman berasal dari penerbitan surat hutang negara yang akan dibeli BI disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan bank itu. Lewat pemerintahlah pinjaman itu akan diberikan. Saat pinjaman diberikan, pemerintah akan mengambil aset bank yang bersangkutan sebagai jaminan -nilainya setara dengan pinjaman yang dikucurkan. Agar tidak memperoleh aset fiktif, pemerintah akan menunjuk auditor untuk menaksir nilai jaminan aset-aset tiap enam bulan.Pemerintah dan BI juga sepakat, obligasi yang diterbitkan itu bisa diperdagangkan atau dijual kembali oleh BI dipasar sekunder. Nantinya, BI yang akan mempertimbangkan, kapan obligasi itu dijual agar harga tidak anjlok lantaran membludaknya jumlah surat hutang di pasar sekunder. "Kesepakatan ini untuk mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi, seperti 1997, yang disebabkan ambruknya bank-bank nasional. Kesepakatan ini akan berlaku selama belum dibentuknya Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan," kata Menteri Keuangan Boediono. Artinya, pemerintah akan mengurangi penjaminan umum di perbankan yang dikenal dengan blangket guarantee. "Jika penjaminan itu sudah dihilangkan, kita akan menuju penjaminan terbatas yang akan diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan," kata Boediono lagi. Dana yang akan dijamin pemerintah dalam keadaan normal, itu juga hanya merupakan simpanan nasabah dalam jumlah tertentu. Sementara itu, menurut Burhanuddin Abdullah, kesepakatan ini merupakan suatu langkah maju BI dan pemerintah untuk menyelamatkan bank yang terganggu arus keuangannya. Kesepakatan ditujukan untuk menghindarkan kerusakan bank, sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos krisis yang sangat besar lewat lembaga seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Bagja Hidayat - Tempo News Room