Jadi Tersangka, PNS Dapat Separuh Gaji  

Reporter

Editor

Jumat, 11 Mei 2012 19:29 WIB

Mantan pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika (kanan) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta -Pegawai Negeri Sipil berstatus tersangka masih menerima gaji dan tunjangan. "Kalau gaji itu dia terima 50 persen untuk pemberhentian sementara tapi kalau tunjangan keuangannya itu tinggal 10 persen," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin Jumat, 11 Mei 2012.

Saat ini, ada beberapa PNS yang tersangkut kasus pidana dan berstatus tersangka, sebut saja Dhana Widyatmika, mantan pegawai Direktorat jenderal Pajak yang beralih jadi PNS di Dinas Pajak DKI. Ia adalah tersangka kasus pajak. Ada pula mantan atasan Dhana di Ditjen Pajak, Firman, yang juga ditetapkan tersangka kasus yang sama.

Kiagus menjelaskan, ada proses yang harus dilewati sebelum Pemerintah memberhentikan seorang PNS berstatus tersangka diberhentikan. "Kebijakan berhenti atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan. Tetapi secara hukum begitu jadi tersangka kami berhentikan dulu dia untuk sementara, skorsing. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan," ujar dia.



Tapi, pemberhentian sebelum proses hukum usai, mungkin saja terjadi apabila ada bukti-bukti yang diyakini misalnya oleh IBI. "IBI akan merekomendasikan ke atasannya, dan atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa dia melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan maka dia bisa saja diusulkan untuk diberhentikan dengan horamat atau tidak hormat," ujar Kiagus.

Pemberhentian pegawai di Kementerian Keuangan, diakui Kiagus cukup banyak. "Pemberhentian banyak, tiap bulan, tapi macam-macam penyebabnya," kata dia.



Ia enggan menjelaskan pegawai dari lembaga mana di bawah kementerian Keuangan yang paling banyak diberhentikan. "Ya pokoknya siapa saja yang bersalah kami berhentikan," kata dia. "Kami bukan mncari asal kantor, tetapi pegawai yang melakukan pelanggaran," katanya.


Advertising
Advertising


Hukuman bagi pelanggar aturan dari mulai teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat. Kiagus mengaku sedih dengan banyaknya PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang diusulkan untuk diberhentikan.




MARTHA THERTINA

Berita terkait

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Selengkapnya

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.

Baca Selengkapnya

DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

30 Mei 2017

DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.

Baca Selengkapnya

DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

30 Mei 2017

DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

Baca Selengkapnya

Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

22 April 2017

Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya

Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

1 Maret 2017

Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun APBD.

Baca Selengkapnya

Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

16 Juni 2016

Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

24 Mei 2016

Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.

Baca Selengkapnya

Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

3 Mei 2016

Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Selengkapnya

Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

16 April 2016

Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Baca Selengkapnya