TEMPO Interaktif, Jakarta:Walaupun proses penjualan PT. Indosat telah rampung, namun pemerintah masih harus menjelaskan hasilnya pada DPR. Walaupun disetujui untuk dilanjutkan, tapi proses antara pemerintah dengan Komisi IX belum berhenti, kata Wakil Ketua Sub Komisi Privatisasi Komisi IX DPR Hafiz Zawawi pada Tempo News Room melalui telepon genggamnya di Jakarta, Selasa (7/1). Menurut Hafiz, rapat kerja terakhir Komisi IX dengan Menneg BUMN dan jajarannya memang memutuskan proses privatisasi terhadap empat BUMN, termasuk Indosat tetap dilanjutkan. Pasalnya keempat BUMN itu merupakan carry over dari 2001 lalu, dan tidak mungkin lagi ditunda. Proses divestasinya sudah terlalu jauh. Jika proses penjualan itu ditunda maka dikhawatirkan target privatisasi 2002 sebesar Rp 6,5 triliun tidak tercapai, kata Laksamana saat itu, seperti dikutip Hafiz. Sebenarnya, tutur Wakil Ketua Sub Komisi IX DPR ini, dalam rapat kerja pada 19 November lalu itu, terjadi perdebatan sengit mengenai keputusan untuk melanjutkan proses privatisasi. Masalahnya, sebagian anggota komisitermasuk Hafizmeminta agar proses penjualan ditunda karena Kementerian BUMN tidak melaporkan dan membahasnya satu persatu (case by case) dengan Komisi IX. Sementara Menneg BUMN hanya menyebutkan jumlah keseluruhan BUMN yang telah dan akan diprivatisasi. Laks Tidak bahas Indosat secara khusus. seharusnya sebelum dijual, dilaporkan dulu berapa ia mau jual, berapa harga sahamnya, siapa saja biddernya, dan sebagainya. Satu per satu, per perusahaan, tuturnya. Hafiz mengaku, di saat terakhir dirinya masih menentang rencana penjualan PT Indosat atas dasar alasan itu. Tetapi ia kalah suara, sehingga Komisi IX akhirnya menyetujui agar proses privatisasi terhadap keempat BUMN itu tetap dilanjutkan. Namun, untuk privatisasi selanjutnya pada tahun ini, Menneg BUMN tetap harus melaporkannya case by case. Meski begitu, kata Hafiz, Komisi IX seharusnya tetap mempertanyakan hasil penjualan pada Menneg BUMN, Laksamana Sukardi. Apalagi Komisi IX juga tidak mengetahui bahwa ternyata Singapore Technologies Telemedia (STT) menggunakan perusahaan dari Mauritius, Indonesian Communication Limited (ICL) sebagai SPV. Menneg hanya melaporkan calon-calon investor yang telah memasukkan penawarannya. Salah satunya, ia menyebut STT dan bukan ICL, kata dia. Karena itu, segala hal menyangkut proses penjualan, termasuk penggunaaan ICL sebagai SPV harus kembali dipertanyakan DPR pada pemerintah. Tapi, Hafiz menilai, pembatalan penjualan maupun pengulangan tender sudah tidak mungkin dilakukan. Hafiz juga menolak anggapan bahwa hasil rapat kerja itu seharusnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPR. Sejak kapan hasil rapat kerja dilaporkan dalam Sidang Paripurna? ujarnya dengan nada meninggi. Namun, ia tidak menutup fakta bahwa memang ada anggota Komisi IX yang mengaku tidak tahu menahu dengan rencana penjualan itu karena tidak hadir dalam rapat I kerja itu. Masalahnya, mereka itu kalau mengikuti rapat, sampai akhir atau tidak. Kalaupun sampai penuh, hasil kesimpulannya dibaca semua atau tidak, kata Wakil Ketua Sub Komisi Privatisasi Komisi IX DPR ini dengan nada jengkel. Dara Meutia Uning --- TNR