TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menerapkan larangan konsumsi premium bagi mobil pribadi yang memiliki kapasitas silinder mesin di atas 1500 cc.
Pelarangan ini akan diatur secara bertahap dalam Peraturan Menteri yang rencananya akan diterbitkan pada bulan depan."Sekitar 120 hari setelah aturan terbit akan berlaku untuk seluruh Jawa dan Bali," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin, 23 April 2012.
Evita menjelaskan, aturan langsung berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah maupun BUMN/BUMD setelah aturan terbit pada awal Mei. Setelah itu, mobil pribadi diberi jeda waktu untuk persiapan infrastruktur dan sosialisasi kepada petugas SPBU dan masyarakat.
Sebelum berlaku untuk seluruh Jawa dan Bali yang diperkirakan efektif pada September 2012. Aturan terlebih dulu akan diterapkan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, 90 hari setelah terbitnya peraturan atau sekitar bulan Agustus.
Meski ada pengendalian konsumsi dengan pelarangan menggunakan premium bagi mobil pribadi. Evita memperkirakan kuota BBM yang dialokasikan di APBN-P tetap tidak akan cukup. APBN-P menjatahkan BBM subsidi tahun ini sebanyak 40 juta kiloliter. "Dengan pengendalian ini kemungkinan konsumsi masih di 41-42 juta kiloliter."
Upaya ini sudah cukup optimal, mengingat tanpa adanya upaya pengendalian apapun konsumsi bisa mencapai 47 juta kiloliter. Dengan penerapan Perpres 15 Tahun 2012 yang hanya mengandalkan pengawasan , konsumsi diperkirakan bisa mencapai 44 juta kiloliter.
"Kami harus disiplin biar kuota ini terjaga," katanya. Meski aturan sudah akan diterbitkan, ia mengaku untuk mekanisme sanksi masih belum ditetapkan dan diserahkan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
25 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya