TEMPO.CO, Yogyakarta - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) korban gempa merasa terpasung. Sebab penyelesaian utang hingga enam tahun ini tidak kunjung selesai. Padahal pemerintah pernah berjanji menanggung utang mereka yang macet.
"Catatan terakhir, masih ada sekitar Rp 48 miliar utang usaha mikro dan kecil yang belum selesai, kami minta supaya segera dihapus tagihannya," kata Prsetyo Atmosutidjo, Ketua Komunitas UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, di sela-sela kunjungan Komisi VI DPR RI di Bank Indonesia Yogyakarta, Selasa 17 April 2012.
Ia menyayangkan justru bank-bank swasta, seperti Bank Danamon, BCA, Niaga, dan Permata, yang sudah hampir 100 persen melakukan hapus tagih nasabah. Namun, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, juga Bank Bukopin, yang sahamnya mayoritas milik pemerintah, belum sepenuhnya melakukan hapus tagih.
"Mereka baru melakukan hapus buku yang suatu saat masih bisa menagih utang debitur," kata dia. Karena belum dihapus tagih, para pelaku UMKM yang masih menanggung utang masuk daftar hitam oleh bank. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kucuran kredit yang berdampak usaha macet dan tidak bisa berkembang.
Lebih dari 100 pelaku UMKM juga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bank Indonesia Yogyakarta untuk menemui para anggota Dewan yang akan berdialog dengan pihak bank pengucur kredit. "Kami ini sudah terlalu lelah dan lama memperjuangkan UMKM korban gempa 2006. Jangan sampai ada yang bunuh diri lagi karena utang yang macet karena nasabah menjadi korban gempa," kata dia.
Catatan Bank Indonesia berbeda dengan catatan UMKM soal utang korban gempa. Bank Indonesia mencatat masih ada Rp 38,6 miliar dari Rp 88 miliar utang UMKM korban gempa 2006. "Penyelesaian kredit macet korban gempa melalui fasilitasi Bank Indonesia dan DPR, bank-bank umum sepakat untuk menyelesaikan," kata Djoko Raharto, Peneliti Madya Senior Bank Indonesia Yogyakarta.
Sementara untuk kredit bermasalah korban gempa yang dikucurkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga keuangan lainnya, akan difasilitasi badan usaha milik negara. Kemarin, para penguasaha itu ditemui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Agus Hermato di depan gedung Bank Indonesia Yogyakarta. Ia berjanji akan memperjuangkan nasib pelaku usaha itu di depan para pengelola bank.
"Kami akan menghapus utang, semuanya, baik yang dari bank, bank perkreditan, koperasi, maupun yang lainnya. Doakan berhasil," kata dia. Para anggota Komisi VI, komisi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM itu bertemu dengan semua pengelola bank dan lembaga keuangan uang mengucurkan kredit bagi UMKM korban gempa. Pertemuan dilakukan secara tertutup antara mereka dan Bank Indonesia di gedung Bank Indonesia. Hingga sore, pertemuan masih berlangsung.
MUH SYAIFULLAH
Berita Menarik Lain
Ini Geng Motor Paling Ditakuti di Jakarta-Bandung
Geng Motor Dilawan Arifin dengan Sangkur
Korban Geng Motor Dikenal Anak Soleh dan Penurut
Mayat Perempuan Berjilbab Ternyata Mahasiswa UIN
Kasus Geng Motor, Albert Tak Ingat Penyerang Arifin
Cita-cita Pemakaman Korban Geng Motor Terkabul
Kelasi Arifin Adalah Anak Hilang yang Sayang Ibu
Tersangka Pengroyok TNI AL Didampingi OC Kaligis
Joshua Bantah Ikut Keroyok Kelasi Arifin
Sastrawan: Penulis Bang Maman Kalap
Berita terkait
Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI
15 Februari 2024
Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Turun jadi USD 393,7 Miliar, BI: Pemerintah Bayar Pokok dan Bunga Tepat Waktu
15 November 2023
Bank Indonesia mengungkap utang luar negeri Indonesia pada triwulan ketiga 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBI: Utang Luar Negeri RI Agustus Turun Menjadi USD 395,1 Miliar
16 Oktober 2023
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun dibandingkan dengan Juli 2023. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 395,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan akhir Juli 2023 yang mencapai 397,1 miliar dolar AS.
Baca SelengkapnyaMengenal Current Ratio dan Cara Perhitungannya
13 September 2023
Current ratio adalah sebuah alat pengukur kemampuan suatu usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek. Simak penjelasannya.
Baca SelengkapnyaSebut Kondisi BUMN Sehat, Erick Thohir Jelaskan Rumus Rasio Utang
17 Agustus 2023
Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN saat ini dalam kondisi sehat, tercermin dari terus menurunnya rasio utang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Lama Menjadi Pasien IMF
21 Oktober 2022
Menurut IMF tindakan yang harus segera didahulukan untuk mengatasi krisis moneter 1998 adalah memecahkan masalah utang swasta luar negeri.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Indonesia pada Agustus Turun Jadi USD 397,4 Miliar
17 Oktober 2022
Utang luar negeri Indonesia pada akhir bulan sebesar US$ 397,4 miliar, lebih rendah ketimbang posisi Juli lalu yang sebesar US$ 400,2 miliar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Turun Jadi USD 403 Miliar
15 Agustus 2022
Utang Luar Negeri RI pada triwulan II turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar US$ 412,6 miliar.
Baca SelengkapnyaJuni 2022, Utang Pemerintah Rp 7.123 T, Kemenkeu: Rasio dalam Batas Aman
4 Agustus 2022
Utang pemerintah tercatat Rp7.123,6 triliun pada Juni 2022.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Swasta Februari USD 206,3 M, Terbesar dari Jasa Keuangan
15 April 2022
Bank Indonesia mencatat utang luar neger Indonesia turun dari US$ 413,6 miliar menjadi Rp 416,3 miliar.
Baca Selengkapnya