2012, Bea Balik Nama Kendaraan Gratis  

Reporter

Editor

Senin, 9 April 2012 14:34 WIB

Ilustrasi: TEMPO/Mahfoed Gembong

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor pada 2012. Para pemilik mobil dan motor diberi kesempatan hingga akhir tahun. Kepala Bidang Penganggaran, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Yogyakarta, Gamal Suwantoro, mengatakan sebenarnya kesempatan ini hanya diberikan sampai 30 November. "Tapi jika masih ada persyaratan yang kurang, diberi toleransi sampai akhir Desember," kata Gamal di Yogyakarta, Senin, 9 April 2012.

Gamal menjelaskan, masyarakat banyak yang memerlukan balik nama kendaraan, baik roda dua maupun empat, seiring dengan meningkatnya jual beli kendaraan bekas. Pemilik lama ingin "melepas" supaya terhindar dari pajak progresif. Tidak sedikit pula, pendatang yang sudah menetap, tetapi pelat nomor kendaraan belum Yogyakarta.

Pemerintah Yogyakarta memberlakukan pajak progresif kendaraan bermotor. Pemilik dengan nama dan alamat yang sama dipungut pajak lebih besar untuk mobil kedua, ketiga, dan seterusnya. Khusus angkutan penumpang umum dan mobil pick up mendapat perkecualian. "Mobil dengan kabin ganda terkena pajak progresif untuk kepemilikan kedua," kata dia.

Selama dua bulan pertama tahun ini, jumlah kendaraan roda dua di Yogyakarta tercatat 20.686 unit, meningkat ketimbang tahun lalu 17.035 unit. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Bantul dan Sleman. Di Sleman misalnya, sepeda motor baru tercatat 9.643 unit, meningkat dibanding tahun lalu 6.850 unit. Di Bantul pun meningkat dari 3.984 tahun lalu menjadi 4.598 tahun ini. Sementara data di Kota Yogyakarta meningkat dari 2.913 tahun lalu menjadi 3.046 unit.

Menurut Edy Dwi Santoso, staf Seksi Pajak Dinas Pengelolaan Pendapatan Yogyakarta, pertumbuhan jumlah sepeda motor selalu meningkat dari tahun ke tahun. "Kenapa di Sleman pertumbuhannya paling tinggi? Karena banyak mahasiswa dan penduduk yang memang mengandalkan alat transportasi ini," kata dia.

MUH SYAIFULLAH

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya