TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah memberikan jaminan perlindungan untuk Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan seluruh pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kemungkinan gugatan perdata berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pasca berakhirnya tugas lembaga itu Februari 2004. Jaminan perlindungan juga diberikan kepada Menteri Keuangan dan seluruh anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, usai sidang kabinet terbatas di Gedung Utama Sekreatriat Negara, Jakarta, Kamis (5/2), mengatakan perlindungan diberikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2000, pasal 64a. Di dalam poin pasal itu, perlindungan diberikan terhadap kemungkinan gugatan atau tuntutan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum perdata sehubungan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang ketua, wakil ketua, deputi, dan seluruh pejabat BPPN, Menkeu, dan seluruh anggota KKSK sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku, sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Lalu, bagaimana jika masih ada kasus hukum yang terkait dengan pejabat BPPN di saat lembaga tersebut sudah selesai masa tugasnya? "Itu yang sedang kami telaah," ujarnya. Masalah itu juga diungkapkan Kepala BPPN Syafrudin Tumenggung dalam sidang kabinet. Namun, sidang tidak menghasilkan keputusan penting atas masalah yang dilontarkan BPPN. "Kami belum bisa menjelaskan sekarang," kata Syamsul Muarif. Karena, pembahasan secara mendalam baru akan dilakukan Menko Perekonomian, Menko Polkam, Kepala BPPN, Jaksa Agung, dan Kapolri. Pemerintah membantah BPPN meminta kekebalan hukum di masa mendatang. "Bukan kekebalan hukum melainkan perlindungan hukum. Kalau kekebalan hukum itu menyangkut pidana dan perdata, sedangkan ini hanya perdata," kata dia. Retno Sulistyowati - Tempo News Room