TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung menegaskan pihaknya akan melakukan perlindungan hukum terhadap karyawannya yang diduga terkait kasus rekening 502. "Jelas dong karena itu sudah kebijakan dari pemerintah. Setiap orang yang masih dalam proses hukum sampai dia dinyatakan bersalah, kita harus menggunakan praduga tak bersalah," katanya di gedung Danamon, Jakarta, Senin (19/1). Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, diduga ada penyimpangan rekening 502 senilai Rp 17,76 triliun. Dana ini masing-masing disalurkan sebesar Rp 3,7 triliun kepada BPPN dan senilai 14 triliun mengalir ke Bank Indonesia. Dari jumlah dana yang masuk ke BPPN ini, disinyalir senilai Rp 200 miliar masih belum ada penjelasannya. "Kami sudah lakukan tindak lanjutnya. Sudah kita laporkan kepada BPK," katanya.Syaf menegaskan BPPN hanya memberikan penjelasan terhadap aliran dana rekening 502. "Kami memberikan penjelasan mengenai kejadiannya. Bukan mengakui atau tidak," katanya. Pihak BPPN, lanjutnya, juga sudah memberikan laporan penjelasan kepada kepolisian dan kejaksaan.Menjelang masa akhir kerja BPPN, Syaf menegaskan hasil audit BPK seharusnya dilakukan sampai 27 Februari, saat BPPN sudah dinyatakan bubar, bukan sebelum bubar. "Itu namanya audit yang benar," katanya. Menurutnya masa audit ini juga berlaku bagi Kantor Akuntan Publik.Syaf memperkirakan laporan hasil audit diperkirakan selesai tiga sampai enam bulan. Namun, tegasnya, penyelesaian ini sangat tergantung pada auditornya. Audit ini juga, tambahnya, harus ada pembandingnya. Pembanding inilah yang akan dikerjakan oleh tim likuidasi yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.Audit BPPN, kata dia, lebih dari sepuluh laporan. "Jangan dikira audit itu satu," katanya. Menurutnya ada audit yang sudah selesai dan ada yang belum hingga diberi waktu untuk melengkapi laporan itu. Yandi MR - Tempo News Room