TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Budiharjo Joedono menyatakan dalam kasus penyimpangan rekening 502 yang terjadi adalah penyimpangan administratif dan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana. Walaupun demikian, Joedono tidak bisa menyatakan seberapa besar dugaan penyimpangan tindak pidana tersebut ditemukan di Bank Indonesia atau di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Yang jelas, ada di keduanya, katanya usai acara perayaan ulang tahun BPK di Jakarta, Kamis (8/1) siang. Menurut Billy, BPK tidak mencantumkan pernyataan adanya sangkaan tindak pidana tersebut dalam laporan yang diserahkan kepada DPR. Kita memang tidak menyatakan secara khusus, ini yang administratif dan ini yang bukan, karena itu secara hukum merupakan wewenang polisi, ujarnya. BPK sendiri, kata Billy, siap membantu pihak kepolisian untuk memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelidikan rekening 502 tersebut, karena penyelidikan ini merupakan prakarsa polisi. Jadi sekarang kita cuma rajin mengikuti beritanya di media, katanya sambil tersenyum. Billy juga mengakui selama ini penyimpangan yang ditemukan BPK hanya merupakan penyimpangan administratif dan bukan merupakan sangkaan tindak pidana. Jadi bukan kejahatan, cuma pencatatannya amburadul, ujarnya. Untuk itulah, menurut Billy, pihaknya kerap berhati-hati ketika hendak menyimpulkan apakah suatu penyimpangan bisa dikategorikan masuk sebagai penyimpangan tindak pidana. Diperlukan audit yang lebih teliti lagi, katanya. Amal Ihsan Tempo News Room