Dahlan Iskan Lebih Suka Jadi Direktur Ketimbang Menteri  

Reporter

Editor

Senin, 17 Oktober 2011 13:46 WIB

Dahlan Iskan menjabatDirektur Utama PT PLNsejak 23 Desember 2009.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dahlan Iskan resmi masuk kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Bos Jawa Pos Group itu kini masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara. Menjabat Direktur Utama PT PLN sejak 23 Desember 2009, dia dihadapkan pada segudang masalah di perusahaan pelat merah tersebut, mulai dari mati lampu, krisis energi listrik, hingga seringnya infrastruktur PLN rusak.

Pengusaha media ini juga dihadapkan pada tugas untuk meningkatkan pendapatan perusahaan sesuai dengan undang-undang, tanpa membebani masyarakat. Harga jual produk PLN tidak ditentukan oleh perusahaan, melainkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, saat proses produksi, PLN harus membeli bahan baku dengan harga pasar. Saat harga bahan baku naik, tarif listrik tak bisa langsung dinaikkan.

Akhir September kemarin, kepada Tempo, Dahlan Iskan menyampaikan perasaannya bahwa dia lebih senang menjadi Direktur Utama PLN ketimbang menjadi menteri. Berikut petikan wawancaranya.

Anda kabarnya bertekad pindah kantor ke Nusa Tenggara Timur?
Jadi begini, di U Lumbu Kabupaten Manggarai, Flores, itu ada proyek geotermal sudah sepuluh tahun tidak selesai-selesai. Saya heran kenapa lama sekali. Saya kaget, tiba di sana: sumur uap geotermal itu sudah lama jadi. Tentu sudah tidak sulit mewujudkannya. Maka saya bertekad bahwa proyek ini harus segera jadi. Apalagi dananya sudah ada.

Lalu, saya tulis sumpah di situ, pokoknya proyek ini harus selesai sebelum Desember 2011. Ini sekaligus sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Manggarai. Kalau proyek ini tidak selesai pada November 2011, saya bertekad pindah kantor ke sana. Lalu, mereka bertekad akan menyelesaikan proyek ini pada 11 November tahun ini. Tapi kan saya tidak percaya begitu saja. Awal November, selesai tidak selesai saya akan ke sana. Kalau selesai ya.

Sudah ada tempat sebagai kantor baru di sana?

Sudah saya minta pada staf saya untuk dicarikan rumah, kita akan kontrak. Rumah itu nanti akan dilengkapi dengan receiver agar bisa akses Internet. Kita lengkapi juga dengan telepon, jadi nanti yang mau minta tanda tangan saya, silakan datang ke U Lumbu. Kalau dimarahi, marahi saja saya. Pecat, pecat saja saya, saya tidak minta jabatan ini kok.

Bagaimana kalau dipecat untuk ditawari sebagai Menteri BUMN?
Saya lebih suka jadi Dirut PLN, lebih ada yang bisa dikerjakan. Mau tak ada krisis listrik, jadi. Mau tambah pelanggan baru, jadi. Mau efisiensi, jadi. Hayo mau apa lagi..

ERWINDAR

Berita terkait

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

5 hari lalu

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

Proyek strategis nasional di Pelabuhan Benoa, Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH ditargetkan rampung September 2024

Baca Selengkapnya

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

22 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

23 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

39 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

39 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

40 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

41 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

48 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

56 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

10 Maret 2024

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya