TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PDIP mendukung sepenuhnya pengeluaran surat pengampunan tanpa sanksi (release and discharge) pada konglomerat pengutang yang akan dikeluarkan Pemerintah. Hanya saja, dalam mekanisme penerbitan surat itu, partai pimpinan Megawati Sukarnoputri ini tidak setuju jika harus dikeluarkan dengan menerbitkan sebuah instruksi presiden atau keputusan presiden. “Karena ini suatu konsekwensi logis dari kebijakan lama,” kata salah satu Ketua DPP PDIP Roy BB Janis usai pembacaan refleksi akhir tahun di hadapan wartawan di kantor partai ini di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (24/12). Roy menegaskan mengenai tidak perlunya inpres atau keppres karena sebenarnya cukup diputuskan dalam sidang kabinet siapa yang akan menandatangani keputusan itu. Lebih lanjut dia menjelaskan kalau nanti ada inpres atau keppres sama saja membuat duplikasi kebijakan, sebab di dalam kabinet menteri sebagai pembantu presiden, sudah mempunyai tugas dan kewenangan yang jelas. “Ini juga bisa menjadi suatu penegasan agar aparatur pemerintah menjalankan fungsinya, janbgan sebentar-sebentar menunjuk presiden,” kata dia yang juga menjelaskan sehingga nantinya para menteri yang berwenang pun harus berani mengeksekusi kebijakan tanpa harus menunggu petunjuk presiden, termasuk dalam surat kebijakan. (Dede Ariwibowo - TNR)