TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, meminta mekanisme Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dikembalikan ke jalur hukum. Kwik, Rabu (20/2) siang, di depan Komisi IX DPR, beralasan bahwa MSAA bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. MSAA adalah kesepakatan antara pemegang saham bank penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan BPPN. Dalam kesepakatan itu, pemegang saham pengendali menyerahkan aset kepada BPPN sebesar nilai BLBI yang diterima. BPPN menerbitkan release and discharge yang membebaskan pemegang saham pengendali dari tuntutan hukum berkaitan dengan utang BLBI. Kwik mengatakan pola mekanisme pembayaran utang dengan MSAA – yang menjadi satu dari tiga skenario penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) – seperti ini bertentangan dengan undang-undang. Karena itu Kwik mengatakan bahwa tenggat MSAA, pada akhir Maret 2002, sebaiknya diikuti saja dan tidak perlu diperpanjang. “Karena saya ingin tunduk pada Propenas (Program Pembangunan Nasional),” ujarnya. Karena Propenas juga mengusulkan agar pemerintah memberi insentif, karena itu, Kwik mengusulkan agar agar insentif perpanjangan pengembalian utang (tenor) hanya sebulan, bukan 10 tahun. Dalam kesempatan siang itu, Kwik menjernihkan tuduhan bahwa para konglomerat menggunakan uang untuk meringankan pembayaran utang mereka. Kwik mengakui dirinya tidak memiliki bukti. Kwik, paginya, menyatakan para konglomerat tidak hanya menggunakan pembicaraan untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang, tapi juga uang. “Saya hanya mendengar,” kata Kwik memberi penjelasan ucapan tersebut. “Dan yang mendengar hal itu bukan hanya saya, banyak sekali. Tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa saja yang melakukan aksi penyuapan itu.” Tapi Kwik juga mengaku belum ada satupun konglomerat yang datang kepadanya, untuk menyuap atau melobi agar mendapatkan keringanan pembayaran utang. Kwik juga menyorot nilai likuidasi aset yang dilansir Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 12,1 triliun. Kwik mengatakan angka itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ia beralasan perusahaan–perusahaan yang memiliki utang itu, sampai saat ini, masih berjalan. Ia mengingatkan ketika banyak aset perusahaan yang dulu melakukan go public dan dijual 10 kali lipat dari nilai negosiasi, saat itu banyak orang yang antri untuk mendapatkannya. “Kalau sekarang harganya hancur, maka harga inilah yang menjadi patokan,” katanya. Kwik mencontohkan kasus BCA. Pada masa go public, BCA laku Rp. 12.000 perlembar saham. Tapi sekarang BCA dijual dengan harga Rp 1780. Padahal, kata dia, kondisi BCA sekarang sama sehatnya seperti dulu meski masih perlu disuntik uang pemerintah. Kwik berpendapat begitu murahnya harga yang dijual dalam proses divestasi karena ketidakcermatan dalam mengamati pasar. Ia juga berpendapat, hal itu juga disebabkan karena kurang telitinya melakukan kalkulasi dan tidak sabar menunggu masa yang lebih baik. (Istiqomatul Hayati–Tempo News room)