TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Eri Purnomo Hadi, menyatakan pada dasarnya para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) siap menanamkan investasi untuk memperbarui pom bensinnya agar dapat menyediakan bahan bakar Pertamax.
"Tapi sebelumnya kami meminta kepastian dulu dari pemerintah, kapan kebijakan akan diputuskan dan untuk berapa lama," ujar dia ketika dihubungi Tempo, Selasa 11 Oktober 2011.
Pasalnya investasi yang dikeluarkan para pengusaha untuk memperbarui pom bensinnya tersebut tidaklah kecil, berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar tergantung pada keadaan lahan. Investasi tersebut pun harus dikeluarkan dari kocek mereka sendiri.
Pengusaha menginginkan investasi tersebut nantinya tidak menjadi investasi sia-sia, apalagi pemerintah juga mengeluarkan kabar soal percepatan infrastruktur bahan bakar gas. "Jadi mana yang harus kami dahulukan, investasi untuk Pertamax atau gas?" ujar Eri.
Dia mengaku kalangan pengusaha sanggup mengejar target pelaksanaan pembatasan yang rencananya efektif April 2012. Pembangunan infrastruktur akan terkejar dan siap dengan syarat kebijakan akan pembatasan dapat diputuskan secepatnya. "Setidaknya bulan ini," kata dia lagi.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Djaelani Soetomo, memaparkan saat ini untuk wilayah Jawa dan Bali sudah siap menjalankan pengaturan BBM bersubsidi.
Dari sekitar 3.059 SPBU yang berada di Jawa dan Bali, hanya 296 unit yang belum siap melaksanakan pengaturan BBM. Sedangkan program pengaturan BBM bersubsidi di luar Jawa dan Bali masih perlu waktu untuk memulainya.
Di luar Jawa, dari 1.609 SPBU, 370 di antaranya memerlukan penyelesaian seperti tambahan tangki dan lainnya. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan total kebutuhan investasi SPBU untuk program pengaturan BBM bersubsidi mencapai Rp 524 miliar untuk 666 SPBU. Perinciannya di Jawa-Bali senilai Rp 232 miliar untuk 296 SPBU dan luar Jawa Bali Rp 291 miliar untuk 370 SPBU.
