TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski belum memutuskan bentuk konkret jadi-tidaknya larangan ekspor bahan baku rotan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sepakat mengutamakan pasokan rotan untuk industri dalam negeri. "Namun kami juga harus memperhatikan kepentingan dan dampak pada petani," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, Kamis, 29 September 2011.
Dua kementerian itu tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ekspor Rotan yang rencananya sudah akan terbit bulan depan. Selain ekspor bahan baku rotan juga dibahas bentuk badan penyangga rotan.
Beberapa hal terkait seperti para calon pelaku, bentuk lembaga, mekanisme operasi, sistem harganya, masih dimatangkan pemerintah. “Jangan sampai terjadi monopoli," kata Deddy.
Kementerian Perdagangan mengusulkan ada kelembagaan lain yang dibentuk di luar badan penyangga untuk menjadi pasar lelang. Nantinya, pedagang dan pembeli rotan akan bertemu di pasar lelang untuk melakukan transaksi jual-beli. "Jika ada yang tidak laku di pasar lelang baru itu akan dibeli oleh badan penyangga."
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Lisman Sumardjani memperkirakan rotan terserap di dalam negeri tahun ini berkisar 12 ribu ton, turun dibanding tahun lalu yang mencapai 30 ribu ton. Artinya industri dalam negeri yang mayoritas berada di Cirebon hanya menyerap 1,7 persen dari total rotan nasional.
Ia juga khawatir rencana larangan ekspor rotan membuat lima juta tenaga kerja yang menjadi pemungut rotan kehilangan pendapatan. Pemungut rotan ini tersebar di sekitar atau di dalam kawasan hutan yang pusatnya ada di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Saat ini rotan yang terserap di dalam negeri diperkirakan berkisar 12 ribu ton, turun dibanding tahun lalu yang mencapai 30 ribu ton.
Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memang berbeda pendapat terkait ekspor komoditas rotan. Menteri Hidayat berkeinginan menyetop total ekspor rotan untuk menjamin pasokan rotan bagi industri olahan di dalam negeri. Sementara Menteri Mari tak ingin menutup pintu ekspor dengan alasan banyak produksi rotan yang tidak terserap oleh industri di Tanah Air.
