TEMPO Interaktif, Jakarta - Laba British Petroleum PLC pada kuartal kedua tahun ini dilaporkan menurun. Tumpahan minyak di Teluk Meksiko telah menggerus perusahaan minyak dari Inggris itu.
Meskipun biaya yang sebenarnya dari tumpahan berkurang, dampak dari bencana terus membebani keuangan perusahaan.
BP melaporkan laba bersih sampai 30 Juni lalu tercatat US$ 5,6 miliar. Hasil kuartal kedua ini lebih rendah dari perkiraan analis, yang rata-rata sekitar US$ 6 miliar. Tahun sebelumnya perusahaan itu rugi US$ 17,2 miliar.
Laba tahun lalu sebagian besar digunakan untuk membayar krisis di Teluk Meksiko sebesar US$ 32 miliar.
Keuntungan lebih rendah diperkirakan juga menghantam saham BP. Kemarin di London, Stock Exchange saham diperdagangkan turun 2,5 persen pada 463,45 pence atau US$ 7,58.
"Menurut pendapat kami, faktor kunci untuk sentimen investor adalah tindakan jangka panjang untuk mengembalikan nilai saham," kata Tony Shepard, analis di Charles Stanley & Co.
Menurut dia, saat ini investor sedang menunggu laporan strategi perusahaan menyusul gagalnya kesepakatan eksplorasi Arctic dengan Rosneft Rusia.
AP | ERWINDAR
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaSempat Jeblok, BP Raih Keuntungan Rp 18,6 Triliun di Triwulan I
2 Mei 2017
BP akan membuka delapan proyek baru tahun ini termasuk di Azerbaijan dan Oman.
Baca SelengkapnyaMasuki Bisnis BBM di Indonesia, British Petroleum Gandeng AKR
7 April 2017
British Petroleum (BP) mencoba peruntungan di pasar bahan bakar minyak Indonesia.
Baca SelengkapnyaBritish Petroleum Jajaki Bisnis BBM di Indonesia
7 April 2017
Perusahaan menggaet penyalur BBM lokal, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), melalui kesepakatan bersama yang diteken 5 April lalu di London.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca Selengkapnya