TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR RI, Satya W. Yudha, menyarankan pemerintah untuk segera membuat dan menerapkan peraturan yang pasti untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini dinilai jauh lebih efektif ketimbang melakukan imbauan-imbauan saja.
Satya menyayangkan tindakan pemerintah yang hanya mengimbau agar seluruh pegawai negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, imbauan tidak akan efektif. "Imbauan kan tidak mengatur, tidak ada implikasi hukumnya, jadi susah dipatuhi," kata Satya saat dihubungi, Jumat, 15 Juli 2011.
Imbauan itu seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kekuatan hukum tertentu. Jadi, lebih baik pemerintah menetapkan dahulu peraturan hukumnya, baru melakukan imbauan. "Kalau dengan imbauan saja itu sama dengan pemerintah tidak mau repot," tegasnya.
Satya menjabarkan bahwa tidak akan mudah memang bagi pemerintah untuk merancang pengaturan teknis yang dapat diterapkan di lapangan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi imbauan agar PNS dan anggota Dewan tidak memakai BBM bersubsidi.
Untuk anggota Dewan misalnya, akan mudah diketahui kalau kendaraannya saat itu memakai tanda lencana, jadi bisa dicegah untuk membeli BBM bersubsidi. "Tapi, kalau sedang pakai mobil biasa dan tidak pakai tanda lencana bagaimana? Bagi PNS bakal lebih susah lagi nanti mengaturnya, tidak semua PNS pakai seragam kan?" kritiknya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menegaskan bahwa hingga saat ini larangan pemakaian konsumsi BBM bersubsidi bagi pegawai negeri dan anggota Dewan memang masih sebatas imbauan. Pemerintah masih belum bisa menegaskan apakah upaya imbauan ini akan dilanjutkan dengan membentuk peraturan resmi.
Namun, demi menekan laju konsumsi BBM bersubsidi, Evita menyatakan pihaknya hingga saat ini belum berhenti melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mampu terutama agar tidak membeli BBM bersubsidi. "Sosialisasi sudah dan akan terus berlangsung," katanya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?
10 hari lalu
Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.
Baca SelengkapnyaPeringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III
57 hari lalu
MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.
Baca Selengkapnya34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali
18 Januari 2024
Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.
Baca SelengkapnyaSyarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?
16 Oktober 2023
MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?
Baca SelengkapnyaIndosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia
26 Juli 2023
Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Selengkapnya5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia
11 Februari 2023
Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTurunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi
11 Februari 2023
Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap
10 Februari 2023
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSoal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis
7 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
Baca Selengkapnya