TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Adi Soebagyo, memaparkan langkanya Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang terjadi di beberapa daerah saat ini dikarenakan empat sebab utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor hingga 22 persen , melewati perkiraan yang diperhitungkan hanya sebesar 12 persen.

Kedua, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang menyebabkan penyelewengan dengan penjualan BBM ke industri dan maraknya pedagang eceran . Ketiga infrastruktur Pertamina yang masih kurang terutama untuk kapal pengangkut BBM. Terakhir cuaca atau kondisi lapangan yang menyebabkan kapal tangki pengantar BBM subsidi terlambat mengantar pasokan ke depot yang ada.

"Hal-hal tadi akhirnya menyebabkan kelangkaan, sebenarnya lebih tepat disebut menyebabkan adanya antrian panjang di SPBU," ujar Adi, Selasa 5 Juli 2011 di Jakarta. Adi menuturkan, BBM yang disediakan telah sesuai dengan kuota dan didistribusikan sesuai rencana.

Mengenai penyelewengan yang kerap terjadi di beberapa daerah, sebenarnya dapat dihindari dengan menegakkan hukum secara penuh. Namun, dalam penegakan hukum tersebut BPH mengaku tidak akan sanggup menjalankkan sendirian terutama dalam soal pengawasan yang sebenarnya perlu ditingkatkan dalam waktu seperti ini ."Ini harus melibatkan semua instansi tidak hanya aparat hukum tapi juga Pemerintah Daerah," kata dia. Beberapa daerah memang telah bekerjasama dengan BPH Migas untuk pengawasan dalam konsumsi BBM subsidi. Daerah tersebut adalah Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah di Irian Jaya.

Solusi dari keempat masalah antrian tersebut selain pengawasan adalah Pertamina disarankan memindahkan depotnya ke daerah yang lebih strategis dan mudah dijangkau serta tidak terganggu dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Mengenai disparitas harga, tergantung pada dua sisi yaitu harga keekonomian dan keputusan pemerintah. "Pemerintah mau tidak menaikkan harga untuk kurangi disparitas ? Kalau harga keekonomian minyak kan bukan kontrol kita. Sementara yang keputusan pemerintah masih bisa dikontrol. Ini bisa mengurangi disparitas," paparnya.

Adi mengatakan , pemerintah telah mengajukan kuota tambahan sebanyak 1,8 juta kiloliter untuk BBM Subsidi tahun ini sehingga total menjadi 40,4 juta kiloliter dari semula ditetapkan sebesar 38,5 juta Kiloliter. Dia meyakini dengan tambahan kuota ini, maka kelangkaan BBM subsidi dapat dihindari selama disertai dengan pengawasan agar tidak diselewengkan.

GUSTIDHA BUDIARTIE