TEMPO Interaktif, Athena - Upaya Yunani keluar dari krisis keuangan tinggal selangkah lagi. Rabu lalu, parlemen sepakat mendukung paket penghematan. Kemarin Parlemen Yunani diperkirakan kembali bakal menyetujui detail pelaksanaan undang-undang implementasi paket penghematan selama lima tahun. Sampai Kamis 30 Juni 2011 petang, parlemen masih membahas seluruh undang-undang yang diajukan oleh pemerintah itu.
Lembaga donor internasional untuk Yunani, Uni Eropa dan International Monetary Fund (IMF), menginginkan adanya program penghematan untuk Yunani sebagai syarat mendapat bantuan lebih lanjut.
Di parlemen, Rabu lalu, Perdana Menteri Yunani George Papandreou berhasil memperoleh suara mayoritas parlemen, 155 berbanding 138, atas kebijakan penghematan lima tahun senilai 28 miliar euro atau US$ 40 miliar, yang banyak menuai aksi protes hingga memicu kerusuhan.
Di Berlin, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, disetujuinya paket penghematan tersebut adalah langkah penting bagi Yunani dan stabilitas euro secara keseluruhan.
"Semua, 155, yang memberikan dukungan kemarin diharapkan melakukannya hari ini juga," kata Athanasios Vamvakidis, analis strategis valas di Bank of America Merrill Lynch. "Mereka juga mendukung pelaksanaan undang-undang, seperti di privatisasi dan reformasi pengeluaran."
Pada Mei tahun lalu, Yunani nyaris mengalami gagal bayar utang (default) atas dana bantuan senilai 110 miliar euro dari Uni Eropa dan IMF. Tetapi masih mendapat tambahan pinjaman dari pasar internasional. Saat ini Yunani mencari dana segar sekitar 100 miliar euro. Tangan Uni Eropa dan IMF kembali diharapkan.
Tanpa bantuan itu, pertengahan Juli nanti Negeri Para Dewa itu diperkirakan bakal menghadapi krisis keuangan. Dampaknya bakal serupa dengan yang terjadi ketika Lehman Brothers ambruk di Amerika Serikat pada 2008. Krisis tak hanya menimpa Yunani, tapi juga bisa menjalar dan merusak dunia perbankan serta perekonomian global.
Penyelamatan keuangan Yunani kini bergantung pada negara-negara Uni Eropa. Keputusan pencairan dana bailout kini ada di tangan para menteri keuangan zona Eropa, yang bakal mengadakan pertemuan pada 3 Juli pekan depan.
Di dalam negeri, pemerintahan Yunani masih menghadapi ganjalan dari pihak partai oposisi. Mereka sampai saat ini tetap meminta dilakukan negosiasi ulang tentang bailout untuk Yunani, juga menentang program penghematan ataupun tindakan menaikkan pajak. Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan sebesar 50 miliar euro dari program privatisasi juga tak mereka dukung.
"Satu pesan saya untuk Yunani, saya minta oposisi membantu memulihkan kondisi di sana," kata Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF yang baru saja terpilih.
WALLSTREETJOURNAL | ERWINDAR
