TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Kehutanan kembali menerima hibah dana rehabilitasi hutan, kali ini dari Bank Dunia, sebesar US$ 3,6 juta. Hibah tersebut diberikan melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang diluncurkan hari ini, Kamis, 23 Juni 2011.
Tachrir Fatoni, Kepala Unit Penelitian dan Pembangunan Kementerian Kehutanan, mengakui jumlah dana itu tidak besar. "Tapi, itu mencerminkan kepercayaan internasional pada Indonesia," katanya hari ini dalam peluncuran FCPF.
FCPF merupakan pengumpulan dana lintas donor yang dikelola Bank Dunia. Para pemberi dana adalah Agence Française de Développement (lembaga kerja sama dan bantuan Prancis), Australia, Denmark, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Program ini akan mengupayakan dana pinjaman lunak untuk investasi di bidang infrastruktur perlindungan hutan, kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, dan upaya penyerapan karbon hutan.
Melalui pemberian hibah ini, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Stefan Koeberle berusaha meyakinkan pemerintah bahwa Indonesia dapat tetap mencapai target pertumbuhan ekonomi mendekati 6,4 persen tahun ini meski menjalankan program REDD. "Sebab, masalah pembalakan hutan adalah kendala perekonomian Indonesia," kata Koeberle dalam kesempatan yang sama. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyambut bantuan tersebut. Ia menyatakan hal serupa dengan Tachrir. "Kepercayaan bagi kami nilainya lebih dari US$ 3 juta," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia sudah pernah memperoleh janji bantuan rehabilitasi hutan US$ 1 miliar dari Norwegia. Target penurunan emisinya 26 persen hingga tahun 2020. Tahap pertama pemberian bantuan tersebut sebesar US$ 30 juta sudah diberikan akhir tahun lalu.
ATMI PERTIWI
Berita terkait
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
2 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
3 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
3 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
3 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
3 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
4 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
4 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
4 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
36 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
36 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca Selengkapnya