TEMPO Interaktif, Brebes - Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menutup paksa sebuah gerai Alfamart di Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, siang tadi. Keberadaan minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisonal ini dinilai melanggar peraturan karena tak mengantongi izin dari kepala daerah.
"Kami menyegel minimarket Alfamart Limbangan termasuk menurunkan papan nama sebagai bukti toko tersebut tak beroperasi,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes, Edi Sunarso, Rabu, 15 Juni 2011.
Menurut Sunarso, Alfamart ini sebelumnya telah beroperasi lebih kurang selama tujuh bulan, namun karena tak memiliki izin dan melanggar peraturan, pemerintah daerah terpaksa menutup paksa. “Ini juga berlaku buat pengusaha lain yang hendak membuka usaha di Brebes,” ujar Edi.
Sebelum ditindak tegas oleh aparat Satpol PP, keberadaan Alfamart ini diprotes oleh pedagang Pasar Limbangan yang merasa terancam dalam mempertahankan usaha mereka di pasar tradisonal. Januari lalu, karena dianggap mengancam penghasilan pedagang pasar, pedagang juga melaporkan keberadaan Alfamart ini ke DPRD.
Sementara itu, pengelola Alfamart, Fauzi Rohman, menyatakan tidak keberatan atas penutupan usaha yang ia kelola ini. Ia mengaku sebelumnya telah berusaha mengajukan izin kepada pemerintah daerah, namun tak kunjung diterbitkan. "Saya ikuti peraturan yang diterapkan," ujar Fauzi
Menurut dia, keberadaan Alfamart yang ia kelola ditujukan untuk memudahkan mekanisme belanja masyarakat secara higienis dan lebih maju. “Yang menolak itu para pedagang, warga belum tentu menolak,” ujar Fauzi menambahkan.
Ia mengaku segera melaporkan ke pimpinan Alfamart di Cirebon terkait dengan penutupan usahanya. “Sambil menunggu kebijakan lebih lanjut, siapa tahu operasional di tempat lain diizinkan,” katanya.
EDI FAISOL
Berita terkait
KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan
1 Desember 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.
Baca SelengkapnyaKPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi
25 September 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Baca SelengkapnyaKPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug
15 Agustus 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.
Baca SelengkapnyaDigugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight
11 Juni 2023
Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.
Baca SelengkapnyaKPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara
12 April 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.
Baca SelengkapnyaMinyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan
31 Maret 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.
Baca SelengkapnyaPersaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak
23 Februari 2023
Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.
Baca SelengkapnyaKPPU Sebut Jakpro Bantah Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III
2 Februari 2023
KPPU mengatakan para terlapor, termasuk PT Jakpro menolak soal dugaan persengkokolan tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.
Baca SelengkapnyaKPPU Usut Dugaan Persengkokolan Revitalisasi TIM, Buntut Jakpro Batalkan Tender Pertama pada 2021
19 Januari 2023
KPPU tengah mengusut dugaan persengkokolan revitalisasi TIM, Jakarta Pusat. Pemicunya adalah pembatalan tender pertama pada 2021.
Baca SelengkapnyaRusia Denda Apple Rp 255 Miliar karena Pelanggaran Antimonopoli
19 Januari 2023
Sebenarnya, hasil investigasi telah diumumkan pada Juli tahun lalu, tetapi jumlah besarnya denda harus dihitung dulu dari omzet App Store di Rusia.
Baca Selengkapnya