Pemerintah Minta Importir Ambil Sapi Lokal  

Reporter

Editor

Kamis, 9 Juni 2011 16:23 WIB

Pedagang daging. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan mengarahkan importir sapi Australia untuk mengambil persediaan sapi potong dari peternak lokal di sejumlah daerah. Hal ini untuk menghindari turunnya harga sapi di tingkat peternak, sekaligus menjaga kestabilan harga sapi dan daging di pasar.

"Selama ini para peternak lokal menjerit lantaran harga rendah akibat salah dalam tata niaga distribusinya. Ada juga permainan pedagang sehingga harga peternak turun," kata Menteri Pertanian Suswono dalam rapat kerja dengan Komisi Pertanian DPR, di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2011.

Dia menilai keputusan Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia terlalu gegabah. Namun, pemerintah belum akan menaikkan impor daging beku untuk mengisi kebutuhan dalam negeri. Suswono menjamin sapi lokal mampu memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran.

Pemerintah Australia menghentikan sementara ekspor sapi potong ke Indonesia sejak Rabu lalu. Menteri Pertanian Australia Joe Ludwig mengatakan perdagangan tidak bakal dilanjutkan sampai negeri itu yakin Indonesia menjamin kesejahteraan hewan yang akan disembelih.

Sejak penayangan video penganiayaan sapi di sejumlah rumah jagal di Indonesia, pemerintah Partai Buruh mendapat tekanan publik untuk menangguhkan perdagangan sapinya. Australia mengekspor sekitar 500 ribu ekor sapi per tahun ke Indonesia senilai Aus$ 320 juta (Rp 2,94 triliun).

Anggota Komisi Pertanian, Viva Yoga Mauladi, mendesak kementerian menghentikan impor daging sapi dari Australia selamanya. "Penghentian impor sapi Australia jangan hanya enam bulan, tapi selamanya," kata politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Direktorat Jenderal Peternakan disarankan untuk menaikkan anggaran pada tahun depan sebesar Rp 350 miliar dari Rp 2,5 triliun. Anggaran ekstra ini untuk membangun pusat karantina di pulau terpencil, seperti Simeulue (Aceh), Nias (Sumatera Utara), dan Karimunjawa (Jawa Tengah).

Anggota komisi, Siswono Yudho Husodo, menyebutkan Indonesia membutuhkan lahan 10 ribu hektare. Satu karantina berbiaya Rp 4 juta per hektare, yang dapat menampung 80 ribu ekor. Ia mengusulkan Indonesia cukup mengimpor sapi betina dari India sebagai bakalan untuk dikirim ke pusat karantina.

Harga sapi dari India itu 60 persen lebih murah ketimbang sapi bakalan asal Australia. Dalam hitungan Siswono, Indonesia harus mengimpor 1 juta sapi betina produktif dalam setahun. “Sehingga dalam tiga tahun Indonesia bakal sukses mencapai swasembada daging,” ujarnya.

Direktur Jenderal Peternakan Prabowo Respatiyo menjelaskan bahwa kantornya pernah berniat membuat karantina di Pulau Bulan, Kepulauan Riau. Namun, rencana itu batal karena tak sesuai undang-undang. Tujuan pembuatan karantina hanya di tempat seleksi hewan impor dari negara yang belum bebas penyakit.

Sementara itu, Indonesia tak dapat mengimpor hewan dari negara, seperti India, yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Lagi pula selama ini impor Indonesia berdasarkan atas negara bukan wilayah (zone based). "Kami masih minta kepada dewan agar mengubahnya menjadi zone-based," kata Prabowo.

ROSALINA | ATMI PERTIWI | BOBBY CHANDRA


Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

4 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

5 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

6 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

7 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

27 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

31 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

31 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

31 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya