Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (14/4). Dalam aksi damai tersebut mereka menolak dan mendesak pembatalan pembangunan gedung baru DPR yang dinilai sebagai pemborosan keuangan negara. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan evaluasi pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Hasilnya, dana gedung mewah yang mengundang kontroversi itu dipangkas.
"Efisiensi (dana)nya cukup besar," kata Budi Yuwono, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2011.
Budi menolak menyebutkan jumlah dana yang dipangkas tersebut. Alasannya, hasil kajiannya belum diserahkan kepada DPR. "Kami sementara menunggu waktu yang tepat karena Dewan reses," ucapnya.
Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa anggaran gedung kini di bawah Rp 1 triliun. "Tapi, tidak sampai 50 persen, " kata dia. "Itu sudah diskon namanya,"
Pembangunan Gedung DPR rencananya menelan anggaran Rp 1,1 triliun. Gedung itu berisi sejumlah fasilitas mewah, seperti kolam renang dan fitness center.
Pembangunan gedung itu mengundang sorotan berbagai kalangan, seperti aktivis lembaga masyarakat dan akademisi sehingga Kementerian PU mengevaluasi proyek ini sejak bulan lalu.
Budi mengatakan pemangkasan dana mempengaruhi perencanaan proyek sehingga bentuk gedung, luasan, serta fasilitas ruangan berkurang. Namun, ia tak menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut. "Itu urusan perencana proyek," kata dia. "Masa wartawan duluan tau sih."
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membenarkan bahwa hasil evaluasi gedung telah rampung. Namun, menolak membeberkannya. "Saya lapor dulu ke Bapak Presiden (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," kata dia.
