TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Angkasa Pura II berencana membangun jaringan kereta dari pusat kota Jakarta menuju Bandara Sukarno-Hatta. Diharapkan proyek tersebut dapat mulai dikerjakan pada 2004 mendatang. Menurut Direktur Utama, PT Angkasa Pura II Edie Haryoto kepada wartawan seusai rapat dengan Komisi Perhubungan, Telekomunikasi dan Prasarana Wilayah DPR RI di Jakarta, Senin (17/2), proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut nantinya akan diperoleh dari PT Angkasa Pura II, PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah. Saat ini, proyek ini masih berada pada tahap persiapan studi kelayakan. Dan pembahasan oleh tim inter-departemen yang meilbatkan Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan , serta Kementerian Negara BUMN. Kalau disetujui tahun ini, studi kelayakannya selesai, jadi tahun depan pengerjaannya sudah bisa dilaksanan, kata Edie. Dengan lalu lintas penumpang pertahun pada 2002 yang lalu mencapai lebih dari 10 juta rute ke Bandara terbesar di Indonesia ini, kata Edie sudah layak dibangun jaringan kereta. Apalagi tol menuju bandara yang dulu eksklusif melayani bandara Sukarno-Hatta sekarang juga dipakai lalu lintas ke tempat lain, katanya. Nantinya, demi efektivitas, stasiun di pusat kota Jakarta akan melayani penjualan tiket, boarding, hingga check-in. Sehingga ketika tiba di bandara, penumpang tinggal naik ke pesawat. Sedangkan untuk pengelolaannya, akan dibentuk perusahaan patungan dengan PT Kereta Api Indonesia, khusus menangani operasi kereta api ini. Kita sudah ada pembicaraan awal dengan KAI meski belum ada kesepakatan, ujar Edie. Rencana ini sendiri selanjutnya tidak akan terpengaruh oleh rencana privatisasi 49 persen saham Angkasa Pura II di anak perusahaannya yang dibentuk untuk mengelola Bandara Sukarno-Hatta, yaitu PT Jakarta International Airport Sukarno-Hatta. Yang diprivatisasi kan cuma pengelolaannya, tanah dan bangunan masih milik Angkasa Pura II, jelasnya. Seperti diketahui pada tahun ini pemerintah berniat menjual 49 persen saham AP II di Bandara Sukarno-Hatta, meski kemudian bulan ini Menteri Negara BUMN Laskamana Sukardi memutuskan menunda rencana tersebut. Sapto Pradityo Tempo News Room