TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) menginginkan Undang-undang Karantina Nomor 49 tahun 2002 direvisi untuk melancarkan jalannya ekspor-impor benih. Kami minta, selama direvisi, undang-undang itu tidak diberlakukan, kata Ketua Asbenindo Hilda Adiningrat usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (10/2). Menurut Hilda, pasal-pasal yang perlu direvisi terutama menyangkut soal retribusi untuk ekspor maupun impor. Ini dibenarkan anggota Asbenindo, Andy Gumala, dari Dupont Indonesia. Undang-undang karantina menghambat kita untuk ekspor maupun impor, ujar Andi. Sebagai contoh, menurut dia, biaya impor benih biji-bijian meningkat hingga 200 kali dibanding ketika memakai peraturan sebelumnya. Menurut Andi, jika biaya yang dibebankan begitu besar, yang akan terkena dampaknya adalah petani. Komoditi ekspor juga tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, Indonesia sudah mengekspor jagung hibrid ke negara Taiwan, Filipina, Thailand, dan Jepang. Peningkatan harga ekspor maupun impor pada Undang-undang Karantina memang terlihat peningkatan yang cukup drastis dibanding dengan peraturan sebelumnya, yaitu SK Menteri Pertanian no 810 tahun 1990, misalnya impor padi, palawija, rumput-rumputan semula Rp 10 per kilogram pada undang-undang karantina yang baru menjadi Rp 2.000 per kilogram. Sedangkan untuk ekspor padi, palawija, rumput-rumputan semula Rp 65 per kilogram naik menjadi Rp 1.000 per kilogram. Dalam rapat kerja itu juga terungkap beberapa kendala dalam pengembangan industri benih tanaman pangan seperti keterbatasan percepatan pengembangan varietas benih tanaman pangan, belum efektifnya pelaksanan UU PVT (hambatan bagi introduksi varietas non-hibrid), fasilitas pasca panen. Selain itu otonomi daerah dinilai menimbulkan munculnya macam-macam retribusi yang saling tumpang tindih. Kurangnya fasilitas kredit bagi usaha perbenihan dan petani dinilai masih kurang. Dalam kesempatan itu, Hilda meminta Komisi III mengenai adanya keseimbangan informasi pasar dan dukungan dana untuk melakukan riset. Selain itu, Asbenindo juga meminta percepatan PP Perlindungan Varietas Lapangan. Kebutuhan padi dan jagung hibrida selama ini belum terpenuhi sepenuhnya. Untuk tahun 2001-2002 kebutuhan padi hibrida sebesar 310 juta ton baru terpenuhi 107 juta ton. Untuk tahun 2002-2003 kebutuhan padi sebesar 310,5 juta ton dan hanya terpenuhi 110 juta ton. Sedangkan jagung hibrida juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Kebutuhan tahun 2001-2002 sebesar 66 juta ton dan hanya terpenuhi 8,4 juta ton. Sedangkan kebutuhan jagung hibrida tahun 2002-2003 sebesar 70 juta ton baru tersedia 13,7 juta ton. (Priandono Tempo News Room)