TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyatakan sumber daging yang berasal dari sapi lokal hanya mampu memproduksi sekitar 70 persen dari kebutuhan nasional. Sebab itulah keputusan mengimpor sapi bakalan melalui cara penggemukan selama dua bulan, dan mendatangkan daging sapi beku merupakan hal yang wajar.

"Keputusan impor tidak bertolak belakang dengan swasembada, karena secara bertahap (sesuai cetak biru swasembada) impor dikurangi sampai hanya 10 persen pada 2014. Kalau tak impor sapi lokal kian habis, terutama sapi betina produktif yang dipotong tiap tahun," kata Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tjeppy Sudjana kepada Tempo, Senin (27/9).

Sebelumnya, langkah pemerintah mengimpor daging sapi bakalan tahun ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) mengaku kesulitan menghadapi persaingan di sektor penjualan daging di tingkat pasar. Imbasnya harga daging milik peternak lokal jarang dilirik pembeli.

Penyebabnya, antara lain dipicu oleh pola pembibitan peningkatan kualitas daging lokal yang masih bersifat tradisional. Belum lagi soal daya dukung efektifitas dari tahun ke tahun nyaris tak mengalami perubahan signifikan. Maka tak salah jika peternak sapi sengaja memotong sapi betina produktif lantaran ketiadaan dukungan pemerintah.

"Populasinya dari tahun ke tahun terus menurun. Karena itu, saya menyarankan pemerintah dapat mensensus ternak, sehingga potensi dan populasinya bisa diukur. Jangan bisanya cuma impor," kata koordinator Apfindo, Dayan Antoni, ketika dihubungi Tempo.

Dia menambahkan, turunnya produktivitas daging sapi juga disumbang oleh minimnya kepemilikan sapi di pihak peternak. Bahayanya banyak peternak yang mengawinkan sapi dengan anggota satu keluarga sapi. "Ini juga menurunkan kualitas daging. Budi daya tidak terpola, pemurnian genetik jadi tidak baik," ujar Dayan.

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Mashud Iman Santoso mengatakan, menurunnya produktivitas daging sapi lokal juga disebabkan ulah peternak yang sengaja mengurangi populasi sapi betina dengan cara memotong. Hal itu, menurut Mashud, karena peternak hanya memiliki sapi betina.

Asosiasi berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah ini agar tidak mematikan produsen peternak lokal. Caranya, pemerintah dapat mengubah sistem pinjaman uang dari Sertifikat Bank Indonesia dengan bunga 6-8 persen menjadi pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tanpa bunga.

"Soal impor daging, kami di tingkat bawah tidak pernah diajak bicara. Pemerintah seharusnya mendengar suara dari bawah. Mengajak asosiasi dan stakeholder," kata Mashud.

APRIARTO MUKTIADI