Genjot Produksi Lokal, Pemerintah Bagikan Bibit Jagung

Reporter

Editor

Kamis, 2 September 2010 15:06 WIB

TEMPO/Aman Rochman
TEMPO Interaktif, Jakarta --- Kementerian Pertanian membagikan bibit jagung hibrida kepada petani untuk ditanam dilahan seluas 633 ribu hektar di seluruh wilayah penghasil jagung di Indonesia. Hal itu dilakukan guna menggenjot produksi jagung lokal serta memproteksi ketahanan pangan dalam negeri dari dampak menurunnya produksi jagung di luar negeri.

"Kami sudah memulai membagi-bagikan benih jagung mulai bulan ini sampai Oktober. Mudah-mudahan ada penambahan panen nanti," kata Direktur Tanaman Serelia Kementerian Pertanian Siwi Purwanto, Kamis (02/9).

Siwi berharap, penanaman bibit unggul ini bisa menghasilkan penambahan produksi lokal sekitar 3 juta ton jagung di wilayah penghasil jagung seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Kementerian juga berencana menambah lahan penanaman jagung di wilayah Gorontalo sehingga produksi jagung dipastikan bertambah.

Siwi menambahkan, faktor curah hujan yang berkepanjangan di negara-negara produsen jagung seperti Rusia, Cina dan Argentina, berimbas pada penurunan produksi jagung dalam skala dunia. Faktor ini turut membuat lonjakan permintaan di Amerika Serikat - negara pengimpor Indonesia - merambat naik.

Lebih jauh Siwi mengatakan, efek domino gagal panen di China mengakibatkan stok jagung dunia berkurang dan harga jagung ikut melonjak. Tentu saja, hal itu bisa berimbas terhadap harga jagung domestik. Saat ini, harga jagung lokal mencapai Rp 2.800 per kilogram (kg). Diperkirakan, sampai akhir tahun nanti harga jagung bisa naik sekitar Rp 3000 per kg.

Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, harga jagung naik karena produksi jagung di Rusia menurun. Penurunan produksi gandum juga mengakibatkan permintaan jagung meningkat untuk menggantikan gandum sebagai campuran bahan baku pakan ternak.

"Ini bisa jadi pemicu menggenjot produksi jagung dalam negeri. Juga bisa mengurangi impor dari Amerika Serikat," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis (02/9).

Sola melanjutkan, langkah pemerintah membagikan benih harus diimbang dengan teknologi varietas. Sebab, jika tidak, produksi jagung bisa gagal. Menurut dia, antara petani dan Pemerintah harus berjalan seiringan. Artinya, harus ada pembentukan manajemen produksi yang andal. Agar, pembibitan itu tidak sia-sia.

"Hibrida gratis tapi tanpa diberi pupuk. Nah, makanya teknologi varietas harus memaksimalkan ketepatan waktu, harga, dll. Jangan ada mata rantai yang terputus. Agro bisnis itu kan dari hulu ke hilir, gak bisa sendiri-sendiri," tambah Sola.

APRIARTO MUKTIADI

Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

4 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

5 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

5 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

27 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

30 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

30 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

31 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya